Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko memberi sambutan ketika membuka silaturahmi dengan pimpinan media massa di sela-sela Rapat Pimpinan TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Senin (13/1)

Jakarta - Panglima TNI Jenderal Moeldoko menyerukan kepada sejumlah santri agar menolak paham liberalisme maupun neoliberalisme.

Mungkin tak ada yang salah dengan substansi pernyataan Moeldoko itu. Namun bagi Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin, seseorang dengan jabatan Panglima TNI tak pas bila berbicara soal paham-paham.

"Panglima salah arah atau tepatnya kurang pas berbicara masalah antineolib di depan para ulama dan santri. Saya yakin para ulama, jamaah dan santri Habib Lufti sudah antineolib," kata Hasanuddin di Jakarta, Rabu (5/2).

Menurut Hasanuddin, daripada berbicara penolakan neoliberalisme di hadapan Habib Lutfi dan santrinya, jauh lebih baik bila pidato sang panglima diarahkan kepada SBY-Boediono sebagai kepala pemerintahan, dan sejumlah anggota kabinetnya. Misalnya kepada Mendag Gita Wirjawan, Menteri ESDM Jero Wacik, atau Menteri Pertanian Suswono.

"Merekalah yang bertanggung jawab mengelola negara ini agar sesuai dengan ideologi bangsa sendiri yaitu Pancasila," tegas Hasanuddin, Politisi PDI Perjuangan.

Sebelumnya diketahui Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengajak para ulama Jam'iyyah Ahlit Thariqah Almu'tabarah An Nahdliyyah (Jatman) yang dipimpin Habib Luthfi bin Ali bin Yahya, menolak paham neoliberalisme.

Pernyataan Panglima TNI Jenderal Moeldoko disampaikan pada acara silaturahim TNI-Polri dan Ulama se-Indonesia dalam rangka wawasan kebangsaan bertemakan "Peran Ulama, TNI, Polri dalam Menjaga Kedaulatan Indonesia" di Pekalongan, Jawa Tengah, Selasa.

Dalam penjelasannya, Moeldoko mengatakan paham Neoliberalisme dapat mengancam kedaulatan dan ketahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ia menjelaskan paham liberalisme merupakan sebuah mekanisme ekonomi yang sepenuhnya diserahkan kepada pasar bebas dunia sehingga hal tersebut tidak sejalan dengan iklim geopolitik ekonomi Indonesia yang menganut paham demokrasi Pancasila.

Ironisnya, kata dia, saat ini paham neoliberal sudah tidak digunakan lagi oleh Amerika Serikat dan China yang menganut paham komunisme, sedangkan Indonesia masih menganut paham liberal.

"Semula paham neoliberalisme dianut Amerika Serikat dan China. Akan tetapi paham tersebut sudah tidak sejalan sistem demokrasi di Amerika Serikat dan China," kata Moeldoko seperti dikutip Antara.

Ia mengatakan kedudukan Indonesia masih menganut paham neoliberalisme dengan iklim geopolitik-ekonomi, maka hal itu akan mengancam kedaulatan NKRI.

Menghadapi tantangan globalisasi, katanya, dapat dilakukan melalui pendekatan "good goverment" dengan tiga pendekatan, yaitu "state", "civil society", dan "local wisdom" (kearifan lokal).

Ia mengatakan potret Indonesia yang tidak konsisten dengan demokrasi Pancasila, seperti kebutuhan konsumsi garam yang diproduksi dari Madura yang dibuktikan Indonesia masih melakukan impor dari Brasil.

"Apakah garam dari Madura asli dari Madura? Semuanya impor dari negara penghasil garam, termasuk kedelai dan jagung yang dikonsumsi orang Pekalongan, masih saja impor dari Thailand," katanya.

Ia berharap kepada jemaah thariqah yang menjadi barisan pertama menjaga, stabilitas nasional agar menolak paham yang tidak sejalan dengan pendiri bangsa.

Penulis: Markus Junianto Sihaloho