Ilustrasi Lembaga Survei.

Jakarta - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sigit Pamungkas mengatakan setidaknya ada 11 lembaga survei yang telah mendaftar di kepada KPU.

"Intinya mereka sedang mendaftarkan diri, kita lihat kelengkapannya seperti surat permohonan, surat badan hukum dan menandatangi beberapa surat pernyataan yang diminta oleh KPU," ujarnya di Kantor KPU, Kamis (13/2).

Lembaga-lembaga survei yang telah mendaftar yakni, PT Lingkaran Survei Kebijakan Publik pimpinan Sunarto Ciptoharjono, PT Citra Komunikasi LSI pimpinan Toto Izul Fatah, PT Konsultan Citra Indonesia Pimpinan Moh Barkah Pattimahu, Media Survei Nasional pimpinan Rico Marbun, PT Citra Publik Indonesia pimpinan Hanggoro Doso Pamungkas, PT Indikator Politik Indonesia pimpinan Burhanuddin Muhtadi, PT Data LSI pimpinan Kukridho Ambardi, PT Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pimpinan Ari Nugroho, PT Roy Morgan Research pimpinan Irawati Soekirman, Lembaga Jaringan Isu Publik pimpinan Ari Nugroho, dan PT Cyrus Nusantara pimpinan Hasan Nasbi.

Sebagai bagian dari Peraturan KPU (PKPU) Nomor 23 Tahun 2013 mengenai partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu 2014, dalam peraturan itu diatur mengenai kewajiban lembaga survei untuk mendaftarkan diri ke KPU jika ingin turut serta dalam melakukan survei terkait pelaksanaan pemilu.

Diharapkan dengan terdaftar di KPU, lembaga survei mendapat payung hukum untuk merilis hasil survei, jajak pendapat dan quick count selama masa kampanye dan pada hari pemungutan suara.

Terkait quick count, Sigit mengatakan lembaga survei hanya boleh mengumumkannya dua jam setelah tempat pemungutan suara (TPS) ditutup.

Lembaga survei yang melanggar itu akan dikenai sanksi pidana paling lama satu tahun enam bulan dan denda sebesar Rp 18 juta.

"Ini perintah undang-undang yang memerintahkan lembaga survei untuk mendaftar ke KPU. Ketika lembaga survei diakui KPU, maka publik akan percaya kepada lembaga itu dan mendapatkan perlindungan hukum," jelasnya.

Selain itu, lembaga survei juga wajib memberitahukan sumber dana, metodologi dan mencantumkan bahwa hasil penghitungan tersebut bukan hasil resmi penyelenggara Pemilu.

Lembaga survei wajib mendaftar ke KPU dan melengkapi seluruh berkas, terkait daftar pengurus, sumber dana, dan metode survei, selambat-lambatnya 30 hari sebelum hari pemungutan suara.

Dalam Pasal 317 UU Pemilu No 8/2012 ayat (1) berbunyi pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang melakukan penghitungan cepat yang tidak memberitahukan bahwa prakiraan hasil penghitungan cepat bukan merupakan hasil resmi Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan dan denda paling banyak Rp 18 juta.

Pasal 317 UU No 8/2012 ayat (2) menyatakan pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang mengumumkan prakiraan hasil penghitungan cepat sebelum dua jam setelah selesainya pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan dan denda paling banyak Rp 18 juta.

Sementara pasal 247 UU No 8/2012 ayat berbunyi (4) dinyatakan pelaksana kegiatan penghitungan cepat wajib memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, dan hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilu.

Selanjutnya pasal 247 UU 8/2012 ayat (5) pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat Pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat dua jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat.

Suara Pembaruan

Penulis: A-25/FEB

Sumber:Suara Pembaruan