Ilustrasi TNI
Institusi sipil juga perlu dilibatkan dalam menggalang pertahanan dan keamanan negara.

Komisi I DPR didesak untuk mengembalikan naskah RUU Keamanan Nasional (Kamnas) ke pemerintah karena bertentangan dengan filosofi pertahanan keamanan serta bertentangan dengan UU lainnya.

Demikian kesimpulan pernyataan Dosen Fisip Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Arry Bainus, dalam rapat dengar pendapat para ahli dan Komisi I DPR di Gedung DPR, Jakarta, Senin (6/2).

Menurut Arry, salah satu filosofi RUU Kamnas yang agak aneh adalah  amanat agar Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Tentara Nasional  Indonesia (TNI) dilibatkan dalam mengatasi ancaman keamanan nasional.

Daripada melibatkan unsur pertahanan negara seperti itu, lanjutnya, RUU Kamnas seharusnya memaksimalkan peran institusi sipil seperti kepolisian dan kementerian-kementerian sipil terkait.

"Jadi RUU ini kurang layak untuk diteruskan dibahas. Lebih baik ini dikembalikan dan diperbaiki terlebih dahulu," kata Arry.

Dari analisisnya, dalam RUU ini masih ada sejumlah pasal karet yang rentan untuk dipermainkan oleh aparat pertahanan dan keamanan di masa mendatang.
Salah satunya, soal definisi gangguan keamanan nasional yang masih sempit dan terbatas.

"Harusnya tidak sekadar ancaman perang dari negara  lain. Gangguan terhadap perekonomian kita, sumber-sumber energi juga  merupakan ancaman. Ancaman tidak bisa dilihat lagi hanya ancaman dari militer, konvensional semata," tukasnya.

Penulis: