Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin/Fraksi PDIP
Rencana pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) baru untuk Tentara Nasional Indonesia (TNI) kembali dikritik oleh Komisi I DPR.

Belum surut kontroversi soal pembelian tank Leopard bekas dari Belanda, kini DPR mengkritik rencana pemerintah untuk memborong tiga buah kapal Light Fregat eks Angkatan Laut Kesultanan Brunei Darussalam seharga 301 juta Euro.

"Ini patut dipertanyakan," kata Wakil Ketua Komisi I DPR, Tubagus Hasanuddin di Jakarta, Selasa (2/5).

Berdasarkan informasi yang diperolehnya, jenis kapal yang akan dibeli tersebut merupakan produk Inggris yang dipesan Kesultanan Brunei tujuh tahun lalu.

Armada kapal itu dilego ke Indonesia setelah kapal tersebut sudah jadi dibangun, tiba-tiba Brunei Darussalam membatalkannya karena spesifikasi teknisnya tidak sesuai permintaan Angkatan Laut Kesultanan Brunei.

Hal itupun dibawa ke Pengadilan Arbitrase Internasional. Setelah lewat arbritase internasional, Brunei Darussalam dinyatakan kalah dan mereka tetap harus membayar produsen di Inggris.

Tubagus melanjutkan, kemudian pihak Brunei membarter kapal-kapal tersebut dan diserahkan ke galangan Lursen Jerman untuk dijual. Kesultanan Brunei  lalu membeli kapal baru jenis Ocean Patrol Vessel (OPV).

"Pertanyaannya mengapa kapal yang gagal tidak memenuhi standar spesifikasi teknis harus kita  beli? Jangan-jangan ketika sudah dibeli malah tak bisa dipakai," kata dia.

Politikus PDI Perjuangan itu menambahkan tiga kapal perang itu memang relatif murah dari sisi harga. Namun justru hal itu seharusnya diperjelas.

"Komisi I DPR akan meminta tim ahli untuk menganalisis ketiga kapal tersebut agar setelah dibeli mampu memberikan penguatan optimal pada sistim persenjataan TNI AL," tutur dia.

Penulis: