Marianus Sae Kena OTT, Petinggi PDIP Berterima Kasih ke KPK

Marianus Sae Kena OTT, Petinggi PDIP Berterima Kasih ke KPK
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira disambut dengan tarian ketika hendak memimpin konsolidasi organisasi PDI Perjuangan sedaratan Sumba, 11 Februari 2018. ( Foto: BeritaSatu Photo / Markus Junianto Sihaloho )
Markus Junianto Sihaloho / JAS Senin, 12 Februari 2018 | 17:39 WIB

Jakarta - Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus Koordinator Wilayah Pemenangan di Nusa Tenggara Timur (NTT), Andreas Hugo Pareira, menyatakan rasa kagetnya atas informasi soal Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Marianus Sae (MS), calon gubernur yang diusung partainya bersama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

‎Andreas menegaskan pihaknya menghormati proses penegakan hukum oleh KPK, dan bahkan mengapresiasi tindakan KPK.

‎Kata Andreas, dirinya tahu soal penangkapan MS oleh KPK tepat ketika baru saja mendarat di Jakarta bersama Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, kemarin sore. Dia dan Hasto baru saja kembali dari NTT setelah selama tiga hari melakukan konsolidasi partai untuk memenangkan paket MS-Emi Nomleni pada Pilgub NTT 2018.

"Ironisnya selama di NTT sejak hari Jumat di Maumere -Flores, lalu Sabtu di Kupang-Timor, dan Minggu di Weetabula-Sumba, tidak sekalipun kami bertemu dengan MS. Hanya Cawagub Emi Nomleni yang bersama saya dan Hasto di Maumere dan Kupang," jelas Andreas, Senin (12/2).

Andreas mengaku, pada Sabtu (10/2) malam, atas permintaan Hasto, dirinya sempat mengontak MS via telepon maupun pesan singkat (SMS). "Tetapi sama sekali tidak ada respons dari yang bersangkutan," imbuh Andreas.

Dalam sebuah acara partai, terlebih untuk konsolidasi, biasanya kedatangan pimpinan partai akan disambut oleh pasangan calon kepala daerah yang diusung. Hal itu memang tak terjadi saat Hasto dan Andreas berkeliling di NTT.

Terhadap kasus OTT itu sendiri, Andreas menyatakan PDI Perjuangan tentu memberikan dukungan kepada pihak penegak hukum untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Sebagai partai yang mendukung penuh pemberantasan korupsi, Andreas mengatakan PDIP memberikan apresiasi kepada KPK yang telah melaksanakan OTT terhadap saudara MS.

"Karena bagaimanapun, dengan tertangkapnyan saudara MS sebelum penetapan oleh KPUD, menutup yang bersangkutan untuk melaksanakan praktek korupsi yang lebih jauh lagi," ujarnya.

Bagi PDIP, kata Andreas, akan lebih buruk situasinya apabila MS sudah ditetapkan menjadi Cagub oleh KPUD atau bahkan terpilih dan kemudian melakukan korupsi. Karena hal itu akan lebih menyusahkan rakyat NTT ke depannya.

"PDI Perjuangan selalu menghendaki pemimpin atau kepala daerah yang bersih dan melaksanakan pemerintahan dengan prinsip good and clean governance," kata Andreas.

Lebih jauh, Andreas menyatakan DPP PDI Perjuangan akan segera melakukan pengecekan apakah MS adalah anggota partai yang sah sebagai pemegang kartu tanda anggota (KTA) PDI Perjuangan.

"Karena sebelumnya MS adalah mantan Ketua Partai Amanat Nasional sekaligus Bupati Kabupaten Ngada, NTT yang mendaftarkan diri ke PDI Perjuangan, dalam kapasitas diusung oleh PKB, bersama bakal cawagub Emilia Nomleni yang merupakan kader PDI Perjuangan," kata Andreas.

Emi Nomleni adalah Ketua DPC PDIP Timor Tengah Selatan.



Sumber: BeritaSatu.com
CLOSE