PPATK Ungkap 4 Sumber Kerawanan Dana Kampanye Pilkada

PPATK Ungkap 4 Sumber Kerawanan Dana Kampanye Pilkada
Kepala PPATK, Kiagus Ahmad Badaruddin, saat press confrence di Gedung PPATK, Jakarta Pusat, Selasa (13/2). ( Foto: Beritasatu Photo/Yustinus Paat )
Yustinus Paat / FER Selasa, 13 Februari 2018 | 20:23 WIB

Jakarta - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) akan proaktif memantau dan mengawasi dana kampanye pasangan calon kepala daerah yang bertarung di pilkada serentak 2018. Keterlibatan PPATK ini dilakukan dalam rangka mewujudkan pilkada yang bersih, transparan dan berintegritas.

"Ruang lingkup pengawasan yang dapat dilakukan PPATK pada penyelenggaraan pemilu yaitu pada penghimpunan, penggunaan dan/atau pelaporan dana kampanye peserta pemilu serta pelaksanaan tahapan pemilu," ujar Kepala PPATK, Kiagus Ahmad Badaruddin, di Gedung PPATK, Jakarta Pusat, Selasa (13/2).

Berdasarkan kajian PPATK, kata Kiagus, kerawanan sumber pendanaan kampanye terdapat pada empat sumber. Pertama, sumber perseorangan dengan potensi illegal dari hasil kejahatan atau korupsi. Kedua, sumber partai politik dengan potensi illegal dari hasil korupsi proyek, perijinan dan suap.

Ketiga, sumber badan usaha dengan potensi illegal dari hasil usaha yang tidak sah maupun hasil pencampuran dengan hasil Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Keempat, sumber kelompok atau organisasi masyarakat (Ormas) dengan potensi illegal berupa dana titipan melalui ormas.

"Tingginya biaya politik dalam Pilkada dan Pemilu menimbulkan tingginya risiko terjadinya politik uang. Berdasarkan kajian PPATK, tahapan Pilkada dan Pemilu di mana kemungkinan terjadinya politik uang adalah pada tahap pendaftaran calon, kampanye, pemungutan suara, dan penghitungan suara," jelas dia.



Sumber: BeritaSatu.com