KPK Tak Sepakat dengan Sejumlah Poin Rekomendasi Pansus Angket

KPK Tak Sepakat dengan Sejumlah Poin Rekomendasi Pansus Angket
Ilustrasi KPK ( Foto: Beritasatu.com/Danung Arifin )
Fana Suparman / WBP Rabu, 14 Februari 2018 | 14:23 WIB

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak setuju dengan sejumlah rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Angket terhadap KPK yang telah disetujui oleh DPR, Rabu (14/2). Ketidaksetujuan ini disampaikan KPK setelah menerima dan mempelajari hasil penyelidikan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dilakukan Pansus Angket tersebut. Meski demikian, KPK tetap menghormati fungsi pengawasan DPR dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai uji materi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3).

"Meskipun KPK berbeda pendapat dan tidak setuju dengan sejumlah temuan dan rekomendasi pansus, dalam konteks hubungan kelembagaan kami hargai sejumlah poin di laporan tersebut," kata Jubir KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (14/2).

KPK telah merespon hasil rekomendasi pansus ini melalui surat yang disampaikan pada Selasa (13/2) kemarin. Dalam surat tersebut dilampirkan penjabaran KPK mengenai aspek kelembagaan, kewenangan, pengelolaan SDM dan keuangan lembaga antikorupsi. "Informasi ini perlu disampaikan ke publik agar masyarakat menerima informasi secara berimbang dan proporsional," kata Febri.

KPK mengingatkan tanggung jawab pemberantasan korupsi, termasuk mengenai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia bukan hanya tanggung jawab KPK. Lebih dari itu, upaya pemberantasan korupsi merupakan tanggung jawab seluruh elemen bangsa, termasuk DPR dan pemerintah serta pemangku kepentingan lain. "Jadi ketika bicara tentang pemberantasan korupsi, harus dilihat sebagai kerja bersama," tegasnya.

Untuk itu, KPK mengajak DPR untuk melakukan langkah yang lebih substansial dan berdampak luas bagi kebaikan masyarakat. Selain itu, KPK juga mengajak DPR untuk mencegah pelemahan terhadap lembaga antirasuah. Menurut Febri, masih ada tugas bersama DPR untuk menguatkan pemberantasan korupsi. Salah satunya membentuk dan merevisi sejumlah aturan yang dapat memperkuat pemberantasan korupsi. "Dalam pemberantasan korupsi, masih ada tugas pembentukan dan revisi UU Tipikor, perampasan aset, pengawasan administrasi pemerintahan dan pembatasan transaksi tunai yang perlu diperhatikan," katanya.



Sumber: Suara Pembaruan