ICJR: UU MD3 "Disisipi" Pasal Imunitas DPR

ICJR: UU MD3
Sidang uji materi UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). ( Foto: Antara )
Yeremia Sukoyo / FMB Rabu, 14 Februari 2018 | 17:47 WIB

Jakarta - Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menyesalkan pengesahan Revisi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang lagi-lagi disisipi dengan pasal yang berhubungan dengan kepentingan pragmatis anggota DPR.

Salah satu pasal yang kembali muncul yaitu Pasal 122 huruf (k) menambah kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dan pasal 245 yang memperkuat hak imunitas DPR.

Dalam pasal tersebut, pemanggilan dan permintaan keterangan kepada DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Majelis Kehormatan Dewan (MKD).

Direktur Pelaksana Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu, menjelaskan, pihaknya pernah menggugat konten atau isi pasal yang sama dan telah diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam putusannya di dalam Perkara Nomor 76/PUU – XII/2014 Perihal Pengujian Pasal 245 UU MD3, MK menerima sebagian gugatan pemohon. MK memutuskan bahwa apabila aparat penegak hukum ingin memanggil anggota DPR yang diduga melakukan suatu tindak pidana untuk dimintai keterangannya, maka harus mendapatkan izin dari Presiden yang dapat dikeluarkan selama 30 hari. Putusan ini mengubah pejabat pemberi ijin dari MKD menjadi Presiden.

"DPR lagi-lagi seperti bermain-main dalam menyusun dan mengesahkan sebuah kebijakan. Di dalam UU MD3, terutama pasal imunitas DPR sebenarnya sudah pernah dimunculkan dan dibatalkan MK, tetapi kini muncul lagi," kata Erasmus Napitupulu, Rabu (14/2) di Jakarta.

Menurutnya, saat ini DPR kembali terkesan tidak bisa memisahkan antara penanganan kasus hukum pidana yang dilakukan anggotanya dengan kasus etik. Untuk kasus pidana yang diakukan anggota DPR tidak perlu ada rekomendasi dari MKD karena MKD hanya mengurusi etik anggota.

"Jangan dicampuradukan antara penanganan kasus pidana dengan etik anggota dewan. Jika ada anggota dewan yang melanggar hukum pidana, tidak ada urusannya dengan MKD. Tidak ada dasarnya bagi MKD memberikan rekomendasi," ucapnya.

Jika MKD harus memberikan rekomendasi kepada presiden ketika ada anggotanya yang tersangkut kasus hukum, maka hampir bisa dipastikan rekomendasi tersebut sulit untuk dikeluarkan. Akibatnya maka proses hukum pidana yang tengah dilakukan aparat penegak hukum menjadi berjalan di tempat.

Saat ini, diakui Erasmus, ICJR sendiri tengah mempertimbangkan untuk kembali menggugat UU MD3, utamanya pasal imunitas DPR. Pihaknya akan kembali melawan atas kesewenang-wenangan DPR dalam menyusun dan mengesahkan kebijakannya sendiri.

"Kami tengah mempertimbangkan untuk mengajukan gugatan. Kami dari ICJR pasti akan kembali melawan dan secara institusi kami masih percaya kepada MK untuk melihat persoalan ini lebih jernih," ungkapnya.



Sumber: Suara Pembaruan
CLOSE