KPK Jerat Cagub Maluku Utara

KPK Jerat Cagub Maluku Utara
Agus Rahardjo. ( Foto: Antara )
Fana Suparman / AB Rabu, 14 Maret 2018 | 17:31 WIB

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan (sprindik) kasus dugaan korupsi yang melibatkan salah satu calon kepala daerah yang bertarung di Pilkada Serentak 2018. Kelima pimpinan KPK sepakat menaikkan penyelidikan kasus tersebut ke tahap penyidikan dan menetapkan calon kepala daerah tersebut sebagai tersangka.

Seorang sumber menyebutkan, pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus itu adalah calon gubernur Maluku Utara berinisial AHM. Meski demikian, sumber tersebut masih enggan mengungkapkan terperinci mengenai kasus yang menjerat AHM.

"Salah satu calon gubernur Maluku Utara berinisial AHM," kata seorang sumber di Jakarta, Rabu (14/3).

Dalam situs KPU, calon gubernur berinisial AHM adalah Ahmad Hidayat Mus. Ahmad yang berpasangan dengan Rivai Umar diusung PPP dan Golkar. 

Ketua KPK, Agus Rahardjo mengaku telah meneken satu surat perintah penyidikan dengan tersangka seorang kepala daerah yang kebetulan ikut dalam Pilkada serentak 2018.

"Satu tadi malam sudah saya tanda tangani," kata Agus di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (14/3).

Agus menegaskan, proses hukum terhadap penyelenggara negara termasuk kepala daerah harus tetap berjalan meski saat ini yang bersangkutan maju sebagai peserta Pilkada Serentak 2018. Untuk itu, KPK mengusulkan pemerintah membuat perppu yang memberikan jalan supaya partai politik bisa mengganti calon kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka.‎

"Supaya pilkada bisa berjalan baik, ya harus ada langkah-langkah dari pemerintah. Bayangkan saja sudah jadi tersangka dilantik, kan juga rasanya tidak etis ya," kata Agus.