Dilaporkan ke Polda Metro, Komisioner KPU Siap Hadapi PKPI

Dilaporkan ke Polda Metro, Komisioner KPU Siap Hadapi PKPI
Ilustrasi KPU ( Foto: Beritasatu.com )
Yustinus Paat / WBP Selasa, 17 April 2018 | 13:43 WIB

Jakarta - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari menegaskan bahwa dirinya siap menghadapi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang telah melaporkan dirinya ke Polda Metro Jaya. Hasyim dilaporkan oleh Sekretaris Jenderal PKPI Imam Ansori Saleh atas dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik.

"Soal pelaporan Sekjen PKPI terhadap saya ke Polda Metro Jaya, akan saya hadapi," ujar Hasyim dalam keterangannya, Selasa (17/4).

Hasyim mengatakan siap bertanggung jawab atas ucapannya. Menurut dia, hal tersebut merupakan risiko jabatan yang diembannya sebagai komisioner KPU.

Sementara Komisioner KPU Wahyu Setyawan menegaskan apa yang disampaikan Ketua KPU Arief Budiman dan Komisioner KPU Hasyim Asy'ari bukan pernyataan pribadi, tetapi lembaga. Pasalnya, apa yang disampaikan keduanya telah melalui proses rapat pleno. "Itu sudah melalui mekanisme rapat pleno. Jadi mohon dibedakan, jadi pernyataan Ketua KPU atau Pak Hasyim itu adalah pernyataan lembaga bukan pernyataan pribadi, itu penting," kata Wahyu di Senayan, Jakarta, Senin (16/4).

Wahyu mengatakan bahwa KPU juga sudah patuh pada hukum dengan melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait gugatan yang diajukan PKPI. Sebagai tindak lanjut putusan PTUN, KPU sudah menetapkan PKPI sebagai parpol peserta pemilu 2019.

Terkait laporan dugaan pelanggaran kode etik hakim PTUN dan pengajukan peninjauan kembali (PK), Wahyu menegaskan bahwa pihaknya baru mempertimbangkan kedua langkah tersebut dengan melakukan komunikasi dengan Komisi Yudisial (KY). Menurut dia, pihaknya belum melaporkan dugaan pelanggaran kode etik atau mengajukan PK ke MA.

Sebelumnya, kuasa hukum Imam Ansori Saleh Reinhart Halomoan mengatakan bahwa pihaknya melaporkan Hasyim Asy'ari atas pernyataan pada 13 April 2018 yang menyatakan KPU mempertimbangkan untuk melakukan upaya peninjauan kembali (PK) jika ada novum. Jika PK diterima maka PKPI akan dicoret menjadi peserta pemilu. "Pernyataan ini berdampak kepada kader PKPI di tengah persiapan yang sangat minim. Pernyataan ini menjadi teror terhadap stakeholder kepada para kader yang menurunkan kepercayaan kepada PKPI, itu kerugian korban," kata Reinhard.



Sumber: BeritaSatu.com