Mendagri Harap RPJMD 2019-2023 Berkualitas

Mendagri Harap RPJMD 2019-2023 Berkualitas
Tjahjo Kumolo. ( Foto: Antara )
Carlos KY Paath / WBP Rabu, 16 Mei 2018 | 13:14 WIB

Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, kepala daerah yang terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Serentak 2018, wajib menetapkan peraturan daerah (perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2023, enam bulan setelah dilantik.

"Saya berharap Perda RPJMD 2019-2023 yang akan ditetapkan kepala daerah terpilih bersama-sama DPRD, lebih berkualitas," kata Tjahjo Hal pada acara konsolidasi penyiapan RPJMD 2019-2023 hasil Pilkada Serentak 2018 di Jakarta, Rabu (16/5).

Dalam pelaksanaan dan penyusunannya kata dia, dilakukan dengan transparan, responsif, efisien, efektif, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasa lingkungan dan berkelanjutan.

Mendagri telah menerbitkan Peraturan Mendagri (Permendagri) Nomor 7/2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Regulasi tersebut diharapkan menjadi instrumen yang dapat memandu pemerintah daerah (pemda).

Menurutnya, terdapat empat langkah yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Permendagri 7/2018. Pertama, penyiapan penyusunan RPJMD Teknokratik 2019-2023 oleh pemda yang menggelar pilkada. Kedua, dukungan penuh dan konsisten dari berbagai asosiasi pemda. Ketiga, kontribusi efektif dari akademisi serta asosiasi profesi. Keempat, peran aktif dari ormas, lembaga swadaya masyarakat (LSM), filantropi dan pelaku usaha.

Tjahjo optimistis Pilkada Serentak 2018 di 171 daerah berjalan damai. "Tingkat partisipasi dalam proses pemungutan suara cukup tinggi, sehingga menghasilkan kepala daerah yang mendapat dukungan dan legitimasi dari rakyat," ujarnya.

Sementara Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Diah Indrajati menuturkan, acara konsolidasi bertema "Memastikan Penyiapan RPJMD Berkelanjutan Melalui KLHS-RPJM".

"Kami harapkan bisa tingkatkan semangat gotong royong di antara semua pihak. Permendagri 7/2018 yang diundangkan 4 April 2018, harus jadi pisau analisis untuk kualitas dokumen perencanaan daerah," kata Diah.



Sumber: Suara Pembaruan