Datangi Bawaslu, Antoni Yakin PSI Tak Bersalah

Datangi Bawaslu, Antoni Yakin PSI Tak Bersalah
Sekretaris Jenderal PSI, Raja Juli Antoni. ( Foto: dok. beritasatu.com )
Yustinus Paat / HA Rabu, 16 Mei 2018 | 14:37 WIB

Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni mendatangi Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta, Rabu (16/5), untuk menyerahkan data tambahan terkait setelah Bawaslu menduga adanya kampanye di luar jadwal.

"Saya datang atas inisiatif sendiri untuk menyerahkan data-data tambahan yang lebih teknis terkait dugaan pelanggaran yang dituduhkan kepada kami," ujar Raja Juli Antoni.

Antoni menyatakan keyakinannya bahwa PSI tidak bersalah, karena iklan jajak pendapat yang mereka buat bukanlah bagian dari kampanye, tetapi bagian dari sosialisasi dan pendidikan politik.

"Kami yakin itu bukan kampanye, tetapi sosialisasi dan pendidikan politik," tandas dia.

Kemudian Antoni merujuk pada Pasal 274 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur tentang materi kampanye, yakni terkait visi, misi dan program partai politik peserta pemilu. Menurut dia, iklan tersebut tidak melanggar Pasal 274 tersebut.

"Kalau pakai pasal terkait citra diri, terlalu umum. Maka, kita ingin fokus saja di pasal materi kampanye. Kami yakin tidak melanggar pasal tersebut," ungkap dia.

Meskipun demikian, Antoni menyerahkan sepenuhnya kepada putusan kepada Bawaslu. PSI, kata dia, akan mengikuti apa yang menjadi putusan Bawaslu.

"Kita terima dengan mencermati putusan. Kalau kita nilai adil, maka kita akan terima. Tetapi, kalau tidak adil, maka kita akan lakukan langkah-langkah hukum yang sah dan konstitusional," pungkas dia.

PSI diduga melakukan kampanye di luar jadwal karena memasang iklan jajak pendapat cawapres dan calon menteri untuk kabinet Presiden Joko Widodo periode kedua di harian Jawa Pos. Iklan tersebut terbit pada 23 April 2018 lalu.

Bawaslu telah memeriksa sejumlah pihak terkait, antara lain Harian Jawa Pos, Sekjen dan Wakil Sekjen PSI, ahli hukum pidana, ahli bahasa, ahli komunikasi publik, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dewan Pers.

Bawaslu menilai ada indikasi iklan tersebut memenuhi unsur kampanye citra diri karena dalam iklan tersebut ada lambang, nomor urut, serta nama partai.

Jika terbukti melanggar jadwal kampanye, sesuai Pasal 492 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, ancaman bagi petinggi PSI adalah hukuman penjara maksimal 1 tahun dan denda paling besar Rp 12 juta.

Terdapat tiga petinggi PSI yang bisa terancama pidana ini.

"Iya, tiga nama dari pejabat teras. Penanggung jawab dari PSI. Nama-nama yang muncul dari pemeriksaan. Yang muncul tiga nama," ujar anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin di kantor Bawaslu, Selasa (15/5) kemarin.

"Panggil medianya (Jawa Pos), lalu bilang ada agensi. Kita panggil agensi. Habis itu dari agensi ada informasi siapa yang menyuruh, kita panggil. Dari yang menyuruh kita tanya apakah ini diputuskan dalam forum partai. Kita panggil yang memutuskan. Begitu alurnya," jelas dia.

Afifuddin mengatakan pihaknya bakal merampungkan hasil penyelidikan hari ini, Rabu (16/5) dan mengumumkan hasil penyelidikan tersebut termasuk sanksi yang diberikan jika terbukti melanggar aturan kampanye.

Namun, mereka kemungkinan masih akan mendengarkan keterangan dari Ketua Umum PSI Grace Natalie yang sudah dua kali tidak hadir memenuhi panggilan Bawaslu.

"Kemarin dari kepolisian menunggu kehadiran ketum partai," kata dia.

Takkan Lari
Antoni menegaskan bahwa pihaknya tidak akan lari dari putusan Bawaslu. Namun, dia mengingatkan Bawaslu agar membuat keputusan yang adil.

"Akan kami jalankan, nggak akan lari, tapi saya minta pada Bawaslu evaluasi secara adil apa yang sudah kami sampaikan," tegas Antoni.

Dia mengakui bahwa iklan tersebut berdasarkan persetujuan DPP PSI. Namun, dia membantah bahwa iklan tersebut sebagai kampanye. Menurut dia, iklan tersebut adalah bagian dari pendidikan politik.

"Saya sudah sampaikan klarifikasi, itu bukan kampanye politik itu adalah bagain dari pendidikan politik, pendidikan masyarakat, kami tidak merasa bagian dari kampanye, tapi tergantung Bawaslu," tutur dia.

Tak hanya itu, Antoni meminta Bawaslu memperlakukan secara adi dan setara untuk semua parpol yang diduga melanggar jadwal kampanye atau kampanye di luar jadwal. Pasalnya, sudah ada kelompok masyarakat yang melaporkan partai-partai yang mencuri start kampanye dengan data yang jelas ke Bawaslu.

"Itu kemarin ada yang laporin ke Bawaslu, saya lihat, mereka juga punya data hal yang lebih telanjang tapi tidak dilakukan apapun," pungkas dia.

Sebelumnya, Indonesian Election Watch (IEW) melaporkan hasil temuannya ke Bawaslu terkait pelanggaran kampanye yang dilakukan partai politik peserta pemilu di media massa. Rincian partai politik yang melakukan pelanggaran-pelanggaran yaitu:

Media Audio Visual (Televisi)
1. Partai Golkar
2. Partai Indonesia Perjuangan (PDIP)

Media Cetak
1. Partai Demokrat
2. Partai Amanat Nasional (PAN)
3. PSI - sedang diproses Bawaslu

Media Luar Ruang
1. Partai Demokrat
2. Partai Gerindra
3. Partai Indonesia Perjuangan (PDIP)
4. Partai Nasdem
5. Partai Persatuan Pembangunan
6. Partai Bulan Bintang
7. Partai Keadilan Sejahtera
8. PAN
9. Partai Kebangkitan Bangsa



Sumber: BeritaSatu.com
CLOSE