PTUN Tolak Gugatan Daryatmo, ini Respons Kubu OSO

PTUN Tolak Gugatan Daryatmo, ini Respons Kubu OSO
Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (kiri) didampingi Sekjen Partai Hanura yang baru Hari Lotung, dalam Silaturahmi dengan Media 2018 Partai Hanura, di Jakarta, Selasa 16 Desember 2017. ( Foto: BeritaSatu Photo / Joanito De Saojoao )
Yustinus Paat / HA Kamis, 17 Mei 2018 | 23:35 WIB

Jakarta - Partai Hanura kubu Oesman Sapta Odang (OSO) mengapresiasi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menolak gugatan Daryatmo-Sarifuddin Sudding. Keduanya menggugat Menteri Hukum dan HAM terkait pengesahan SK kepengurusan Hanura kubu OSO.

Wakil Ketua Umum Partai Hanura kubu OSO, Sutrisno Iwantono, mengatakan bahwa putusan PTUN tersebut telah menguatkan langkah Partai Hanura menghadapi dan memenangkan Pemilu 2019.

Pasalnya, putusan ini semakin memberikan legitimasi yang sah atas kepengurusan Partai Hanura yang dipimpin oleh Ketua Umum OSO dan Sekjen Herry Lontung Siregar.

“Ini adalah implikasi dari putusan PTUN itu. Karena itu kita perlu menyampaikan ini, supaya masyarakat mengetahui, supaya kader-kader kita yang bekerja di lapangan ini jangan terpengaruh oleh berbagai macam pemberitaan yang simpangsiur,” ujar Sutrisno di City Tower, Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (17/5).

Sutrisno meminta para kader Hanura untuk bekerja seperti biasa dan serius untuk memenangkan Pemilu 2019. Dengan adanya Putusan PTUN, kata dia, para kader tidak perlu ragu akan keabsahan dan legalitas Partai Hanura.

“Karena itu kita minta pada kader untuk tetap bekerja seperti biasa, dan tetap progresif di dalam mempersiapkan diri untuk pemilu 2019. Ini penting karena sekarang dalam proses pencalegan,” imbuhnya.

Sutrisno berharap, dengan adanya putusan PTUN itu semua kader Hanura semakin kokoh mempersiapkan kerja politik menghadapi pemilu legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) 2019.

“Putusan hari ini semakin meneguhkan kita agar semua pihak tetap lurus bekerja sesuai dengan program yang sudah disepakati dan diputuskan dalam rakernas, kita yakin dengan ini kita semakin kokoh semakin maju kedepan dan kita bisa memenangkan pemilu 2019,” terang dia.

Sutrisno menjelaskan, awalnya Kubu Daryatmo-Sudding mengatakan kepengurusan Kubu OSO-Herry tidak sah. Mereka pun mendesak Kemkumham untuk mencabut pengesahan SK kepengurusan kubu OSO-Herry dan mengajukan pengesahan kepengurusan Daryatmo-Sudding ke Kemkumham.

Namun, Kemkumham tidak menjawab permohonan gugatan tersebut. Berdasarkan prosedur hukum, jika tidak dijawab maka gugatan tersebut dianggap dikabulkan. Namun, pengabulan tersebut harus melalui PTUN.

Sayangnya, PTUN ternyata tidak mengabulkan permohonan gugatan kubu Sudding tersebut dengan membacakan Putusan Perkara Permohonan No. 12/PTUN-JKT/2018 pada Kamis (17/5).

“Permohonan yang diajukan untuk mengesahkan kepengurusan versi mereka, yang ternyata oleh Kementerian Hukum dan HAM tidak dijawab. Kalau tidak dijawab dalam waktu tertentu maka dianggap dikabulkan, untuk bisa dikabulkan harus melalui PTUN. Tapi ternyata permohonan itu pada pagi tadi ditolak oleh majelis hakim di PTUN,” terang kata Sutrisno.

Menurut dia, salah satu alasan ditolaknya permohonan gugatan kubu Daryatmo-Sudding tersebut dengan pertimbangan majelis hakim karena proses sidang masih berjalan atas gugutan Daryatmo-Sudding yang diregister dengan perkara nomor 24/G/2018/PTUN.JKT.

Dalam perkara nomor 24 itu, Kubu Daryatmo-Sudding menggugat SK Menkumham yang mengesahkan kepengurusan OSO-Herry Lontung. Sementara Perkara Nomor 12, Kubu Daryatmo-Sudding meminta Kemkumham untuk mengesahkan kepengurusan Daryatmo-Sudding.

"Jadi alasan hakim PTUN menolak (perkara nomor 12) karena proses sidang perkara nomor 24 masih berlangsung," pungkas dia.



Sumber: BeritaSatu.com