PSI Merasa Jadi "Target Operasi" Bawaslu

PSI Merasa Jadi
Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni (kedua dari kanan). ( Foto: Beritasatu / Yustinus Paat )
Yustinus Paat / HA Kamis, 17 Mei 2018 | 23:57 WIB

Jakarta - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menghormati keputusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk melimpahkan kasus dugaan pelanggaran masa kampanye kepada kepolisian.

Namun, bersamaan dengan itu, PSI akan menggunakan hak untuk melakukan perlawanan secara hukum sebab diyakini ada perbedaan tafsir hukum.

Bawaslu menuduh PSI mencuri start kampanye dengan mempublikasikan materi jajak pendapat calon wakil presiden dan anggota kabinet Jokowi 2019 di koran Jawa Pos April lalu.

“Materi kami tidak memuat visi dan misi serta program partai. Padahal, itulah definisi kampanye menurut Pasal 274 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu,” kata Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni dalam keterangan pers di DPP PSI, Jakarta, Kamis (17/5).

Materi itu, kata Antoni, adalah wujud komitmen PSI untuk melaksanakan pendidikan politik. Selain itu, materi tersebut juga tidak mengandung ajakan masyarakat untuk memilih PSI.

"Kalau soal pencantuman logo ini bagian dari pertanggungjawaban. Ini polling untuk publik dan tak mungkin tak ada penanggungjawab. Makanya ada nama dan logo PSI untuk tanggung jawab," ujar Antoni.

Terkait pelimpahan kasus itu, PSI juga merasa dizalimi. Beberapa hari lalu ada pelaporan ke Bawaslu terhadap beberapa partai lain yang melakukan kampanye di berbagai media.

“Kami merasa dizalimi. Kok tidak ada tindak lanjut dari pelaporan itu? Sebagai partai baru, kami merasa dikerjain. Apakah karena kami partai baru? Apakah karena tak ada beking besar di belakang PSI sehingga kami diperlakukan seperti itu?" ungkap dia.

PSI juga semakin yakin dengan penzaliman terhadap PSI, karena di pernyataan pers Bawaslu No. 02/TM/PL/RI/00.00/IV/2018 pada hari ini, di alinea terakhirnya mengatakan “Kepolisian segera menetapkan Tersangka”.

“Bawaslu telah melanggar asas praduga tak bersalah. Ini jelas menunjukkan bahwa PSI menjadi target operasi atau TO dari pihak-pihak tertentu. Bawaslu pun sudah melakukan abuse of power karena memerintahkan polisi untuk mentersangkakan pimpinan PSI,” tandas dia.

PSI menggarisbawahi pula bahwa bahwa kasus ini temuan anggota Bawaslu, Mochammad Afifuddin, di Jawa Pos dan bukan pelaporan dari masyarakat.

“Pak Afif ada di Jakarta, koran Jawa Pos terbit di Jawa Timur. Prosesnya juga sangat cepat. Pada 23 April materi itu muncul di koran, beberapa hari kemudian Pak Afif melaporkan kami,” lanjut dia.

“Kami berharap ada perlakuan yang setara di depan hukum. Hukum jangan diskriminatif. Kalau PSI diproses, bagaimana dengan partai-partai lain?" tambahnya.



Sumber: BeritaSatu.com
CLOSE