Mendagri Dukung Menkumham yang Enggan Sahkan PKPU Caleg Mantan Koruptor

Mendagri Dukung Menkumham yang Enggan Sahkan PKPU Caleg Mantan Koruptor
Menteri Dalam Negeri (Mengdari) Tjahjo Kumolo. ( Foto: Beritasatu.com/Yustinus Paat )
Deti Mega Purnamasari / FMB Rabu, 6 Juni 2018 | 17:33 WIB

Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mendukung sikap Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly yan menolak menandatangani Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang mencantumkan larangan mantan narapidana korupsi maju menjadi calon legislatif (caleg).

"Posisi saya, pemerintah, ya sama dengan dengan Pak Menkumham," ujar Tjahjo di Gedung DPR, Rabu (6/6).

Adapun sikap Menkumham adalah tidak mau menandatangani PKPU tersebut karena adanya pasal larangan atas poin itu. Sebab mereka menilai, hal tersebut bertabrakan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, mengingat aturan tersebut dibuat oleh KPU yang tidak memiliki kewenangan untuk itu.

Kendati demikian, diakuinya, semangat atas dibuatnya poin tersebut baik. Namun apabila seseorang dicabut hak politiknya, hal tersebut tidak bisa dilakukan karena yang bisa mencabut hak politik seseorang adalah berdasarkan ketentuan UU dan keputusan hakim dalam pengadilan.

"Pertimbangan Menteri Hukum dan HAM, dasar melarangnya ya harus di dua itu (UU dan keputusan hakim), tidak bisa ada aturan lain termasuk hal-hal yang lain walaupun semangatnya sama," katanya.

Ia mengatakan, wajar apabila Kementerian Hukum dan HAM mempertimbangkan PKPU tersebut agar tidak salah melangkah dengan pasal pelarangan itu. Hal tersebut untuk menghindari pelanggaran hukum yang dilakukan mereka saat memproses PKPU.

"Semangatnya sama. Semua setuju. Hanya apakah PKPU tidak melanggar UU? Versi KPU kalau sudah diteken oleh KPU sah. Silakan itu hak KPU. Karena KPU sebagaimana keputusan MK kan mandiri," katanya.

Hanya saja, KPU dalam rangka menerbitkan PKPU, katanya, pada prinsipnya tidak boleh bertentangan dengan UU. Hal tersebut sudah disepakati antara pemerintah dengan Komisi II DPR.



Sumber: Suara Pembaruan