KPU Berharap PKPU Anticaleg Korup Segera Disahkan Menkumham

KPU Berharap PKPU Anticaleg Korup Segera Disahkan Menkumham
Arief Budiman. ( Foto: Antara )
Yustinus Paat / FMB Rabu, 6 Juni 2018 | 19:18 WIB

Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman mengaku optimisi bahwa draf Peraturan KPU (PKPU) tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akan segera diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Draf PKPU ini menjadi polemik karena di dalamnya mengatur larangan mantan koruptor menjadi caleg.

"Nanti pasti diundangkan, kami meyakini akan diundangkan," ujar Arief di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (6/6)

Apalagi, kata Arief, masa pendaftaran caleg DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sudah semakin dekat. Sesuai PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu 2018, pendaftaran caleg dimulai pada 4 Juli sampai 17 Juli. Selanjutnya, verifikasi syarat pendaftaran caleg itu dilakukan mulai 5 Juli dan berakhir pada 18 Juli.

"Kami optimistis, apalagi pendaftaran caleg kurang dari satu bulan lagi," tandas dia.

Lebih lanjut, Arief menegaskan bahwa draf PKPU pencalonan legislatif sebenarnya sudah sah karena telah ditandatangani oleh KPU. PKPU tersebut dibawa ke Menkumham hanya untuk diundangkan.

"Jangan tanya sah atau tidak sah. Itu setelah draf PKPU ditandatangani oleh KPU, sudah sah," terang dia.

Arief memang mengakui bahwa ada perubahan mekanisme pengundangan peraturan termasuk PKPU oleh Kemkumham. Jika sebelumnya, kata dia, Kemkumham hanya mengecek kelengkapan dan administrasinya saja.

"Sebab, subtansi draf ini sudah dibahas ketika kita melakukan macam-macam itu, baik konsultasi dengan DPR, pemerintah, uji publik, pleno dan sebagainya," pungkas dia.



Sumber: BeritaSatu.com