Wiranto: PKPU Koruptor Nyaleg Bertentangan dengan UU

Wiranto: PKPU Koruptor Nyaleg Bertentangan dengan UU
Wiranto. ( Foto: Antara )
Deti Mega Purnamasari / FMB Kamis, 7 Juni 2018 | 18:08 WIB

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto mengatakan, pemerintah memiliki semangat yang sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU): koruptor tidak layak mewakili rakyat. Namun cara yang dilakukan KPU salah.

"Padahal ada satu semangat UU bahwa tingkat peraturan perundang-undangan yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan UU di atasnya," ujar Wiranto di Gedung DPR, Kamis (6/6).

Ia mengatakan, PKPU akan ditandatangani oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham). Maka, apabila ada posisi yang bertentangan dengan UU, maka Kemkumhamlah yang akan disalahkan.

Ia mencontohkan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang sudah final menyatakan, boleh selama hukuman itu tidak lebih, atau tuntutan hukuman tidak lebih lima tahun, kemudian yang bersangkutan sudah menjalani. Namun tiba-tiba muncul aturan dalam PKPU seperti itu, maka hal tersebut dinilainya akan menjadi kesemerawutan hukum.

"Justru itu jangan sampai ada kesemerawutan hukum yang menjadi kegaduhan di masyarakat. Makanya dikoordinasikan dulu," pungkasnya.



Sumber: Suara Pembaruan
CLOSE