KPU Optimistis Peraturan Larangan Koruptor Jadi Caleg Segera Diundangkan

KPU Optimistis Peraturan Larangan Koruptor Jadi Caleg Segera Diundangkan
Arief Budiman. ( Foto: Antara )
Yustinus Paat / AB Sabtu, 9 Juni 2018 | 11:37 WIB

Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengaku optimistis Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (Pencalonan Anggota Legislatif) segera diundangkan oleh menteri hukum dan HAM (menkumham). PKPU itu, antara lain mengatur larangan mantan terpidana kasus korupsi atau mantan koruptor menjadi calon anggota legislatif (caleg).

"Kami masih optimistis draf PKPU tersebut segera diundangkan oleh menkumham. Kan sampai sekarang belum dikembalikan, jadi kami percaya akan segera diundangkan," ujar Arief Budiman saat ditemui di Kantor Bawaslu, Jakarta, Jumat (8/6) malam.

Menurut Arief, lebih baik menkumham segera mengundangkan PKPU tersebut, sehingga jika ada yang keberatan, bisa segera diuji materi ke Mahkamah Agung. Apalagi, tahapan pendaftaran bakal caleg sudah dimulai 4 Juli sampai 17 Juli 2018.

"Kami ini tidak ngotot, melainkan kami menjalankan tahapannya. Kami sudah uji publik, lalu konsultasi, lalu pleno, lalu kami tetapkan PKPU tersebut, dan akhirnya kami kirim ke Kemkumham," tegasnya.

Lebih lanjut, Arief mengatakan larangan mantan koruptor menjadi caleg sebenarnya bisa dilakukan oleh siapa pun, baik oleh parpol maupun pemerintah. Misalnya, parpol mendeklarasikan untuk tidak memilih mantan koruptor atau parpol membuat daftar caleg dan mencantumkan status mereka untuk meyakinkan masyarakat sebagaimana diusulkan Menkumham Yasonna L Laoly.

"Ide itu (deklarasi tidak memilih mantan koruptor) tentu ide baik, yang siapa pun bisa melaksanakannya. Kalau sesuatu yang di luar KPU sebenarnya bisa diinisiasi sama siapa pun," katanya. 

Namun, lanjut Arief, KPU tidak bisa melaksanakan sebuah kebijakan yang tidak mempunyai landasan hukum, sehingga ketika melarang mantan koruptor menjadi caleg, harus ada PKPU-nya.

"Untuk bikin sebuah tindakan berkekuatan hukum itu kan harus ada dasar hukumnya. Maksud saya, mau larang mantan napi korupsi itu kan harus ada landasan hukum. Tidak bisa hanya sekadar deklarasi," terangnya.

Sebagaimana diketahui, larangan mantan koruptor menjadi caleg tercantum pada Pasal 7 ayat (1) huruf (h) PKPU Pencalonan Anggota Legislatif. Pasal 7 menyebutkan bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota harus memenuhi persyaratan bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi.

PKPU ini telah diserahkan ke Kemkumham dan sedang diproses pengundangannya. Namun, Kemkumham mengaku tidak langsung mengundangkannya, tetapi harus menganalisis substansi PKPU tersebut berdasarkan UUD 1945, UU, dan putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 31 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaga Negara Republik Indonesia.



Sumber: BeritaSatu.com