Perkara Sengketa Hasil Pilkada Menurun, Ini Penyebabnya

Perkara Sengketa Hasil Pilkada Menurun, Ini Penyebabnya
ilustrasi pilkada ( Foto: berita satu )
Yustinus Paat / WBP Sabtu, 14 Juli 2018 | 12:24 WIB

Jakarta - Direktur Eksekutif Kode Inisiatif Veri Junaidi mengungkapkan bahwa jumlah permohonan perkara Perselisihan Hasil Pilkada (Phpkada) 2018 menurun. Banyak alasan yang menyebabkan hal tersebut.

"Trend memang menurun dan itu disebabkan banyak faktor," ujar Veri di Jakarta, Sabtu (14/7).

Veri menyebutkan, beberapa alasan yang menyebabkan penurunan tersebut. Pertama, selisih suara antara pasangan pemenang nomor satu dengan pasangan nomor dua sangat jauh. "MK (Mahkamah Konstitusi) akan berpegang pada selisih suara 0,5 persen sampai 2 persen dari suara sah. Jika melampaui itu, MK tidak akan terima. Pengalaman 2017 sudah menunjukkan itu kecuali beberapa daerah yang spesial seperti di Papua," ungkap dia.

Kedua, menurut dia, adanya keraguan dari para kandidat untuk mengajukan sengketa ke MK. Pasalnya, MK bakal konsisten dengan syarat-syarat formil yang sudah ditentukan. Para kandidat juga ragu untuk membuktikan apa yang mereka dalilkan dalam permohonannya.

"Terakhir bisa juga karena Pilkada Serentak 2018 berdekatan dengan tahapan pemilihan legislatif tahun 2019. Beberapa kandidat yang gagal di pilkada, bisa jadi akam maju di pileg," pungkas dia.

Data perbandingan Sengketa Pilkada

Pilkada Tahun 2015
- Jumlah Daerah Pilkada: 269
- Jumlah Sengketa Hasil: 152 Permohonan (56%)
- Tidak Diterima: 138 Permohonan
- Tarik Kembali: 6 Permohonan
- Ditolak: 5 Permohonan
- Dikabulkan: 3 Permohonan

Pilkada Tahun 2017
- Jumlah Daerah Pilkada: 101
- Jumlah Sengketa Hasil: 60 Permohonan (59%)
- Tidak Diterima: 50 Permohonan
- Tarik Kembali: 0 Permohonan
- Ditolak: 7 Permohonan
- Dikabulkan: 3 Permohonan

Pilkada Tahun 2018
- Jumlah Daerah Pilkada: 171
- Jumlah Sengketa Hasil: 67 Permohonan (39%)

Sumber: Mahkamah Konstitusi



Sumber: BeritaSatu.com
CLOSE