Pilih Mundur, Keputusan Sandiaga Bukan Langkah Istimewa

Pilih Mundur, Keputusan Sandiaga Bukan Langkah Istimewa
Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto (kiri) dan Sandiaga Uno (kanan) saling berpegangan tangan seusai mendaftarkan dirinya di gedung KPU, Jakarta, 10 Agustus 2018. ( Foto: Antara / Akbar Nugroho Gumay )
Yeremia Sukoyo / JAS Sabtu, 11 Agustus 2018 | 13:40 WIB

Jakarta - Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Sandiaga Uno memutuskan untuk maju sebagai cawapres berpasangan dengan capres Prabowo Subianto. Atas keputusan tersebut, Sandiaga justru memilih mengundurkan diri. Padahal, untuk mengikuti perhelatan Pilpres 2019, Sandiaga bisa saja hanya mengambil cuti sementara.

Pengamat Politik Universitas Indonesia (UI), Cecep Hidayat, menilai, ada dua faktor kemungkinan yang bisa melatarbelakangi adanya keputusan Sandiaga Uno untuk mundur. Yang pertama karena ingin menunjukkan etika berpolitik atau yang kedua memang adanya deal politik dengan partai lain yang pernah mendukungnya di Pilkada DKI Jakarta.

"Kalau dilihat dari sisi etika berpolitik, keputusan Sandiaga untuk mundur dari jabatannya menggambarkan sosok yang negarawan. Biasanya, seorang kepala daerah hanya cuti jika ikut dalam konstelasi demokrasi," kata Cecep Hidayat, Sabtu (11/8) di Jakarta.

Namun demikian, jika faktor kedua yang terjadi dan nantinya terbukti ada deal politik, maka dalam mengusung Capres/Cawapres, Partai Gerindra akan terkena isu menerapkan politik transaksional.

"Bisa saja masyarakat melihat ada deal-deal politik di belakang keputusan Sandiaga yang mundur. Kondisi ini harus diperhatikan oleh partai pengusung dan bisa berbalik menjadi isu yang tidak baik dalam Pilpres 2019," ucapnya.

Dijelaskan Cecep, keputusan Sandiaga untuk mundur sudah lebih daripada apa yang sudah diamanatkan undang-undang (UU). Ketentuan mengenai kepala daerah secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Sedangkan ketentuan mengenai pemilihan kepala daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada

Dalam pemilihan pengganti wakil kepala daerah, maka jabatan wagub yang kosong menurut prosedurnya akan diisi melalui proses pemilihan di DPRD setelah diusulkan partai pengusung.

Partai pengusung Anies Baswedan-Sandiaga Uno di Pilkada Jakarta 2019 adalah Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Kedua partai itu dapat mengusulkan dua nama calon pengganti wakil gubernur kepada DPRD.

Hal tersebut berdasarkan Pasal 26 ayat 6 dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Aturan itu berbunyi: "Dalam hal ini terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang berasal dari partai politik atau gabungan partai partai politik karena meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama enam bulan secara terus-menerus dalam masa jabatannya dan masa jabatannya masih tersisa 18 bulan atau lebih, kepala daerah mengajukan dua orang calon wakil kepala berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk dipilih oleh Rapat Paripurna DPRD."

Namun demikian, diingatkan Cecep, sosok pengganti Sandiaga di kursi Wagub DKI sebaiknya tidak sembarangan tokoh. Apalagi, sejak zaman Ahok, masyarakat DKI Jakarta sudah memiliki ekspektasi tinggi terhadap kualitas pasangan gubernur di DKI.

Pengamat politik Universitas Gajah Mada (UGM), Arie Sudjito, menilai, keputusan Sandiaga Uno untuk mundur dari jabatannya sebagai wakil gubernur DKI Jakarta demi maju di Pilpres 2019 bukanlah sebuah langkah istimewa.

Arie melihat keputusan tersebut diambil Sandiaga untuk membangun citra politik terhadap dirinya pasca diempas berbagai isu yang tidak mengenakkan menjelang pencalonan sebagai calon wakil presiden (Cawapres).

"Menurut saya, langkah itu bukan sesuatu yang istimewa karena keputusan itu untuk membangun citra politik di tengah masyarakat," kata Arie Sudjito.

Menurutnya, keputusan Sandiaga untuk mundur juga sudah sesuai dengan apa yang sudah diamanatkan undang-undang (UU). Namun, keputusan tersebut kini lebih banyak dilihat sebagai manuver Sandiaga demi merangkul partai politik untuk mendukung dirinya di 2019.

Di dalam pencalonan, jika tidak mundur dari posisi Wagub, tentu berbahaya bagi kesolidatan partai koalisi pendukung Prabowo. Mengingat Sandiaga merupakan kader Gerindra yang memiliki posisi cukup strategis, yakni wakil Prabowo di dewan pembina Partai Gerindra.

Sandiaga melihat keputusannya untuk mundur di DKI juga masih tidak cukup untuk merangkul partai pendukung. Karena itu, dirinya juga memutuskan untuk keluar dari Partai Gerindra dan memosisikan diri sebagai tokoh independen agar diterima partai pendukung seperti PKS, PAN, maupun Partai Demokrat.

Terkait adanya kemungkinan terjadi deal politik tukar guling jabatan, Arie menilai, kondisi tersebut terlalu spekulatif. Bisa saja posisi wakil gubernur DKI kembali akan diisi oleh kader Gerindra sebagai partai pengusung utama dirinya di Pilkada DKI.

Yang perlu dipikirkan adalah bagaimana mencari sosok pengganti wagub yang mengerti berbagai macam persoalan pelik ibu kota. Termasuk menjaga kekompakan dengan gubernurnya, yakni Anies Baswedan yang disebut-sebut sempat menolak posisi cawapres yang ditawarkan Prabowo Subianto.



Sumber: Suara Pembaruan