KPU Minta Bawaslu RI Koreksi Putusan Bawaslu Daerah soal Eks Napi Koruptor

KPU Minta Bawaslu RI Koreksi Putusan Bawaslu Daerah soal Eks Napi Koruptor
Ilustrasi KPU ( Foto: istimewa )
Yustinus Paat / WBP Minggu, 12 Agustus 2018 | 21:44 WIB

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum RI meminta Bawaslu RI agar mengoreksi tiga putusan yang dikeluarkan tiga bawaslu daerah atas gugatan para mantan napi koruptor. Permintaan ini disampaikan KPU melalui surat ke Bawaslu RI.

Sebagaimana diketahui, tiga gugatan mantan napi koruptor diterima bawaslu di sejumlah daerah. Tiga mantan napi koruptor menggugat keputusan KPU yang menyatakan mereka tidak memenuhi syarat sebagai bacaleg Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan DPRD. Ketiganya adalah bacaleg DPD dari Sulawesi Utara Syahrial Damapolii, bacaleg DPD dari Aceh Abdullah Puteh dan bacaleg DPRD Toraja Utara Joni Kornelius Tondok.

"Kita kirim surat ke Bawaslu RI atas kasus ini. Intinya, kita meminta Bawaslu RI untuk melakukan koreksi atas keputusan Panwaslih Aceh, Panwaslu Toraja Utara dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara," ujar Komisioner KPU Wahyu Setiawan di Hotel Borobudur, Jakarta, Minggu (12/8).

KPU, kata Wahyu, mempunyai alasan mendasar mengapa meminta Bawaslu RI untuk mengoreksi putusan jajarannya. Pertama, Bawaslu RI mempunyai wewenang untuk melakukan koreksi putusan bawaslu provinsi dan panwaslu kabupatan/kota.

"Kedua, Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan Peraturan KPU tidak berlaku. Satu-satunya lembaga yang berwenang membatalkan peraturan KPU adalah Mahkamah Agung. Bawaslu menurut kami tidak prosedural," jelas dia.

Wahyu menegaskan bahwa Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan DPD dan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pencalonan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota masih berlaku. Bahkan KPU masih menjadi dua PKPU tersebut sebagai pedoman dalam proses pencalonan anggota DPR, DPRD dan DPD.

"Mestinya, Bawaslu melakukan pengujian ke MA dulu. Kalau tidak diuji di MA dan MA belum membatalkan peraturan itu, maka peraturan yang dimaksud masih efektif berlaku dan harus diputuhi semua pihak baik penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu," ungkap dia.

KPU RI, lanjut Wahyu juga mengirimkan surat kepada KPU Kabupaten Toraja Utara, KPU Provinsi Sulut dan KIP Aceh agar menunda pelaksanaan putusan Bawaslu di tiga daerah tersebut. Pasalnya, Peraturan KPU yang mengatur pencalonan masih berlaku dan menjadi standar KPU dalam bekerja.

"Benar atau tidaknya KPU menjalankan tugas, itu standarnya Peraturan KPU. Kalau KPU bekerja sesuai dengan peraturan, maka dia (KPU) benar. Kalau KPU kerjanya tidak sesuai Peraturan KPU berarti dia salah. Kalau salah, maka Bawaslu bisa mengoreksi. Jadi, Bawaslu tidak boleh bersikap seperti MA karena yang berhak membatalkan Peraturan KPU adalah MA," pungkas dia.



Sumber: BeritaSatu.com