Kecewa Putusan MA, PSI: Rakyat Harus Cerdas Memilih

Kecewa Putusan MA, PSI: Rakyat Harus Cerdas Memilih
Sekjen PSI Raja Juli Antoni. ( Foto: istimewa )
Markus Junianto Sihaloho / CAH Jumat, 14 September 2018 | 21:00 WIB

Kecewa Putusan MA, PSI Serukan Masyarakat Pilah Parpol Yang Calegkan Mantan Koruptor

Jakarta - Keputusan Mahkamah Agung (MA) yang membolehkan mantan narapidana kasus korupsi boleh menjadi calon anggota legislatif (caleg) disambut dengan kekecewaan dan kejengkelan. Salah satunya datang dari Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni.

Dia menyatakan putusan MA itu terasa sangat tidak adil bagi rakyat.

"Saya menerima keputusan hukum ini dengan kecewa, gerak dan jengkel. Bagaimana 'rumah keadilan' memberikan keputusan yang terasa tidak adil bagi rakyat," kata Raja Juli, Jumat (14/9).

Kata Raja Juli, pihaknya sudah tak bisa berbuat apa-apa lagi karena membolehkan mantan napi korupsi menjadi caleg itu sudah menjadi keputusan MA dan harus dilaksanakan. PSI hanya bisa berharap masyarakat yang cerdas dalam membuat pilihan saat pemilu nanti.

"Rakyat harus cerdas memilih dan memilah parpol dan caleg yang anti-korupsi, parpol yang tidak menempatkan satu orangpun caleg mantan napi koruptor di DCT-nya," kata Raja Juli.

Sebelumnya, dikabarkan bahwa Mahkamah Agung (MA) secara resmi menyatakan mantan koruptor dapat maju sebagai caleg.‎ Keputusan ini diambil setelah MA membatalkan Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 huruf g Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/Kota dan Pasal 60 huruf j Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPD terkait larangan mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak. Juru Bicara MA Suhadi membenarkannya saat dikonfirmasi.

Keputusan ini diambil dalam sidang yang berlangsung pada Kamis (13/9). Sidang itu dipimpin tiga hakim agung, yaitu Irfan Fachrudin, Yodi Martono, dan Supandi.
Sebagaimana diketahui, permohonan uji materi Peraturan KPU ini diajukan sekitar 12 pemohon. Di antaranya M Taufik, Djekmon Ambisi, Wa Ode Nurhayato, Jumanto, Masyhur Masie Abunawas, Abdulgani AUP, Usman Effendi, dana Ririn Rosiana. Mereka menilai Peraturan KPU yang melarang mantan koruptor untuk nyaleg bertentangan dengan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu.



Sumber: BeritaSatu.com
CLOSE