Bawaslu Minta KPU Revisi Aturan Pencalonan Sebelum 20 September

Bawaslu Minta KPU Revisi Aturan Pencalonan Sebelum 20 September
Ilustrasi Pemilu Legislatif 2019. ( Foto: BeritaSatu Photo )
Yustinus Paat / WBP Minggu, 16 September 2018 | 19:41 WIB

Jakarta - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan mengharapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan revisi Peraturan KPU tentang Pencalonan sebelum masa penetapan daftar calon tetap (DCT) pada 20 September 2018. Revisi ini sebagai dampak putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Peraturan KPU soal norma larangan mantan terpidana kasus korupsi menjadi bakal caleg (bacaleg).

"Biar tidak menjadikan persoalan di kemudian hari, (revisi) secepatnya tanggal 20 September sudah ada DCT," ujar Abhan di Kantor KPU, Jakarta, Minggu (16/9).

Abhan mengatakan, revisi Peraturan KPU sebenarnya masalah teknis. Dia berharap MA segera memberikan salinan putusan agar bisa ditindaklanjuti oleh KPU. "Kita juga belum dapat salinan putusannya," tandasnya.

Abhan mengatakan bahwa putusan MA ini terkait dengan beberapa bacaleg yang sudah dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh KPU. "Putusan MA ini ada beberapa klaster, yang pertama adalah bacaleg yang dinyatakan TMS dan mengajukan sengketa ke Bawaslu dan sudah diberikan putusan dan dalam putusan sudah memenuhi syarat," ungkap dia.

Klaster kedua, adalah bacaleg eks koruptor yang dinyatakan TMS oleh KPU namun tidak mengajukan sengketa ke Bawaslu. Partai politik, kata dia, juga belum atau tidak pernah menarik bacaleg yang bersangkutan atau diganti. "Bacaleg (eks koruptor) tidak mengajukan sengketa ke Bawaslu dan oleh partai tidak pernah dicabut atau diganti, menurut kami juga termasuk (terkait putusan MA)," tutur dia.

Kluster ketiga, lanjut Abhan adalah bacaleg eks koruptor yang dinyatakan TMS oleh KPU dan sudah ditarik atau diganti oleh parpolnya. Menurut dia, bacaleg yang bersangkutan tidak bisa mengajukan lagi menjadi bacaleg karena sudah diganti. "Persoalannya kalau partai mau mengembalikkan, ganti lagi apakah ini masih dalam tahap penggantian atau enggak, perbaikan atau enggak," pungkas dia.

Mahkamah Agung telah memutuskan uji materi PKPU larangan mantan koruptor menjadi bakal caleg pada Kamis, 13 September 2018. MA mengabulkan gugutan pemohon dan memperbolehkan mantan koruptor menjadi bacaleg. MA menilai PKPU tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Suhadi mengatakan dengan putusan uji materi tersebut, maka para mantan koruptor diperbolehkan mendaftar sebagai bacaleg di Pemilu 2019. Namun mereka tetap harus memenuhi syarat dan persyaratan yang diatur oleh UU Pemilu khususnya mengumumkan statusnya kepada publik. "Jadi napi koruptor itu boleh mendaftar sebagai calon asal sesuai ketentuan Undang-Undang itu dan putusan MK," pungkas dia.

Sebagaimana diketahui, MA telah memutuskan norma di dua PKPU yang melarang mantan koruptor nyaleg. Pertama, Pasal 4 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menyebutkan 'dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (partai politik) tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi'.

Kedua, Pasal 60 huruf (j) PKPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPD menyatakan, 'perseorangan peserta pemilu dapat menjadi bakal calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD setelah memenuhi syarat bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi'.

Dengan dua Peraturan KPU ini, KPU menyatakan tidak memenuhi syarat mantan koruptor, pelaku kejahatan seksual dan bandar narkoba menjadi bacaleg. Namun, beberapa diantaranya melakukan sengketa ke Bawaslu atas keputasan KPU. Bawaslu pun mengabulkan gugatan dari bacaleg mantan koruptor DPRD dan bacaleg mantan koruptor DPD. Namun, eksekusi putusan MA ditunda KPU sampai ada putusan uji materi di MA.



Sumber: BeritaSatu.com