ICW: Penegak Hukum Harus Konsisten Cabut Hak Politik Koruptor

ICW: Penegak Hukum Harus Konsisten Cabut Hak Politik Koruptor
Ilustrasi Pemilu Legislatif 2019. ( Foto: BeritaSatu Photo )
Willy Masaharu / WBP Minggu, 16 September 2018 | 21:22 WIB

Jakarta - Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz mengatan, institusi hukum harus konsisten mencabut hak politik terdakwa kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara.

“inkonsistensi penegak hukum menimbulkan preseden buruk,” katanya dalam diskusi bertajuk " Putusan MA dan Pencalonan Koruptor di Pemilu 2019," di kantor ICW, Minggu (16/9).

Hasilnya, kata Donal, masih banyak mantan koruptor kembali nyaleg. Padahal, tuntutan dan hukuman pencabutan politik bisa memberikan efek jera dan pembelajaran bagi para calon anggota legislatif.

"Sekarang memang ke depannya juga belajar dari preseden ini, KPK dan jaksa itu harus secara konsisten menuntut pencabutan hak politik. Pengadilan juga seperti itu," katanya.

Berdasarkan catatan ICW, dari 220 anggota DPR dan 105 kepala daerah yang terlibat korupsi dan ditangani KPK, hanya setengah yang dituntut pencabutan hak politik. Itu merupakan fakta KPK belum konsisten menerapkan pencabutan hak politik.

Padahal, katanya, kasus korupsi politik yang melibatkan penyelenggara negara by election atau dipilih langsung oleh masyarakat, idealnya dituntut dicabut hak politiknya. Hal itu perlu dilakukan demi melindungi masyarakat.

Donal menyebut pencabutan hak politik ataupun larangan mantan koruptor tidak melanggar hak asasi manusia (HAM). Hak politik bisa dikurangi dalam keadaan apa pun.

“Isunya adalah penegakan hukum, dan isunya adalah sanksi administratif kepada orang yang melakukan kejahatan dan tindak pidana korupsi," ucap Donal.



Sumber: Suara Pembaruan