Penandaan Caleg Eks Koruptor di TPS Paling Mungkin

Penandaan Caleg Eks Koruptor di TPS Paling Mungkin
Ketua KPU Arief Budiman. ( Foto: Antara / Dhemas Reviyanto )
Yustinus Paat / AMA Jumat, 12 Oktober 2018 | 21:47 WIB

Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menilai, penandaan khusus terhadap calon anggota legislatif (caleg) eks koruptor di tempat pemungutan suara (TPS) adalah cara yang paling mungkin dibandingkan tanda khusus di surat suara. Meski demikian, KPU belum memutuskan cara yang paling tepat karena masih dalam tahap diskusi internal KPU.

Kepada wartawan di kantor KPU Jakarta, Jumat (12/10), Arief menjelaskan beberapa alasan terkait hal tersebut. Pertama, upaya tersebut merupakan bagian dari pengumuman status dari caleg mantan terpidana sebagai diatur dalam Pasal 240 UU ayat (1) huruf g Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Karena kan Undang-Undang juga menyebutkan bahwa mantan terpidana itu harus declare. Nah, declare itu kan bisa dimaknai juga KPU membantu men-declare itu di papan pengumuman di TPS," ungkap dia.

Kedua, pemberian tanda khusus untuk caleg eks koruptor di TPS merupakan otoritas dan kewenangan KPU. Hal ini berbeda, jika tanda khusus tersebut ditempatkan pada surat suara, karena harus dikonsultasikan dengan DPR dan Pemerintah.

"Kalau bukan bagian dari surat suara, tidak (dikonsultasikan) karena tidak diperintahkan di UU. Jadi, misalnya di papan pengumuman, itu kan ada daftar calon, itu kan tidak diperintahkan buat dikonsultasikan (ke DPR). Tetapi kalau di surat suara, itu diperintahkan buat dikonsultasikan," tandas dia.

Hanya saja, KPU masih mempertimbangkan hal-hal lain yang bisa saja dipersoalkan oleh pihak yang keberatan dengan usulan memberikan tanda khusus bagi eks koruptor di TPS.

"Ini punya potensi, misalnya, sekarang kita dipersoalkan sebab dianggap tidak adil, dianggap melanggar HAM mungkin, bukan tak mungkin juga nanti akan dipersoalkan. Nanti juga kita perlu menghitung waktunya dengan tepat. Artinya, kalau memang nanti disoalkan, kami akan butuh waktunya sampai kapan. Itu perlu disinkronkan jadwalnya," tutur dia.

Tanda khusus untuk eks koruptor, kata Arief, sulit ditempatkan di surat suara. Pasalnya, ukuran, bentuk dan isi dari surat suara untuk pemilu 2019 sudah ditentukan dan diatur oleh UU Pemilu.

Pasal 342 UU Pemilu menyebutkan, surat suara untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden memuat foto, nama, nomor urut, dan tanda gambar partai politik dan/atau tanda gambar gabungan partai politik pengusul pasangan calon.

Surat suara untuk calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota memuat tanda gambar partai politik, nomor urut partai politik, nomor urut dan nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota untuk setiap daerah pemilihan

Sementara calon anggota DPD memuat pas foto diri terbaru dan nama calon anggota DPD untuk setiap daerah pemilihan. Jadi, kalau tanda khusus untuk caleg eks koruptor ditulis di surat suara, maka ukuran surat suara menjadi lebih besar.

"Nah, kalau memang ada usulan diberi penanda di surat suara, KPU pernah mencoba membuat design itu tapi sepertinya, bukan hanya merepotkan tetapi ukuran surat suara akan menjadi terganggu," pungkas dia.



Sumber: BeritaSatu.com
CLOSE