Ilustrasi poster pemilukada
Politik uang merajalela karena para kandidat tidak siap kalah pemilu.

Masalah besar yang kerap kali terjadi pada setiap berlangsungnya pemilihan umum, baik pemilihan presiden, pemilihan legislatif, hingga pemilihan kepala daerah adalah politik uang dan aliran dana kampanye.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan praktik kecurangan tersebut sulit diberantas.

Refli Harun, pengamat pemilu dari Center for Electoral Reform (CeETRO), mengatakan salah satunya adalah mental dari kandidat yang siap menang tetapi tidak siap kalah, sehingga menggunakan segala cara untuk menang.

"Sesuai dengan peraturan yang diatur dalam UU Pemilu Kada, pasangan calon dan atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih," kata Refli di Jakarta, Senin (4/6).

Dijelaskannya, money politics seringkali bisa berbentuk seperti serangan fajar yang gentar dilakukan menjelang pencoblosan.

"Tapi menurut pantauan saya, saat ini tidak hanya serangan fajar saja, kadang ada serangan siang, sore, kapan pun ada waktu pasti dilakukan."

Money politics tidak hanya berbentuk uang saja, terkadang bisa berupa bingkisan seperti sembako, sarung, dan sebagainya.

"Masih sulit memberantas itu, karena jarang saksi yang mau berbicara tentang fakta penerimaan itu, mereka cenderung ambil saja lalu diam, walau terkadang mereka akan memilih pasangan yang memberikan itu tidak dijamin," lanjutnya.

Lebih lanjut, seandainya ada seorang calon yang terbukti melakukan hal tersebut dengan didukung fakta dan saksi yang akurat, sanksi paling berat yang akan diterima adalah pembatalan sebagai calon oleh Dewan Pertimbangan Rakyat Daerah (DPRD).

"Pasangan calon dan atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh DPRD," tambahnya.

Secara umum, lanjut Refli, permasalahan dalam pemilu kada selain dua hal tadi ada juga seperti independensi penyelenggara, kekosongan regulasi, faktor incumbent dan penggunaan dana atau fasilitas publik.

"Masalah administrasi seperti DPT (Daftar Pemilih Tetap), faktor penyelesaian di tingkat Pengadilan baik pengadilan konvensional dan Mahkamah Konstitusi (MK) juga menambah rumitnya permasalahan pemilu kada," tukasnya.


Penulis: