KPU Akan Umumkan 40 Caleg Eks Koruptor di Website KPU

KPU Akan Umumkan 40 Caleg Eks Koruptor di Website KPU
Ilustrasi KPU ( Foto: istimewa )
Yustinus Paat / CAH Jumat, 9 November 2018 | 16:20 WIB

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengumumkan 40 calon anggota legislatif yang merupakan mantan terpidana kasus korupsi di website resmi KPU. Masyarakat pemilih bisa melihat dan mengambil data 40 caleg eks koruptor di website KPU.

"Paling tidak di websitenya KPU ditayangkan. Nanti bisa dikutip oleh siapa saja," ujar Komisioner KPU Hasyim Asy'ari di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta, Jumat (09/11).

KPU, kata Hasyim, yang jelas tidak akan mengumumkan para caleh eks koruptor di surat suara atau ditempelkan di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Penandaan eks koruptor di surat suara tidak dimungkinkan karena standar surat suara sudah ditentukan.

"Kalau (diumumkan) di TPS, dikiranya KPU kampanye lagi, misalnya orang merasa terzolimi," tandas dia.

Selain diumumkan di website KPU, lanjut Hasyim, terbuka kemungkinan diumumkan juga di media massa. Namun, kata dia, sifatnya bukan iklan karena tidak ada kewajiban KPU untuk menyampaikan caleg eks koruptor di media massa.

"Kalau media massa kutip (eks koruptor) dari website KPU, tidak masalah, silakan saja," tutur dia.

Hasyim berjanji bahwa pihaknya akan secepatnya mengumumkan nama-nama eks napi kasus korupsi. Apalagi, hal tersebut, kata dia tidak perlu dikonsultasikan dengan DPR dan Pemerintah, tetapi langsung diputuskan oleh KPU.

Sebagaimana diketahui, KPU telah bertemu dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait caleg eks koruptor ini. KPK menyarankan KPU untuk mengumumkan caleg eks koruptor ke publik untuk melindungi hak politik masyarakat agar mendapat
informasi secara lengkap mengenai tahapan Pemilu dan para calon yang berlaga.

"KPU wajib memberikan informasi yang memadai terkait dengan tahapan pemilu khususnya dengan calon-calon yang akan dipilih baik itu capres cawapres, calon anggota DPR DPRD maupun anggota DPD. Jadi itu bagian dari pelayanan KPU untuk menjaga hak politik pemilih dalam Pemilu 2019," ujar Komisioner KPU Wahyu Setiawa usai bertemu pimpinan KPK, di Jakarta, Rabu (7/11) lalu.

Pada saat itu, Jubir KPK Febri Diansyah mengatakan, sejauh ini tercatat sudah ada 69 anggota DPR yang dijerat KPK. Selain itu, terdapat sekitar 150 anggota DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang diproses secara hukum.

"Tentu kami berharap hasil pemilu legislatif nanti tidak menambah deretan para pelaku korupsi itu," katanya.

Untuk itu, KPK dan KPU akan memperkuat koordinasi dan kerja sama untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Termasuk soal caleg eks koruptor dan kesadaran masyarakat tentang politik uang.

"Jadi tidak ada lagi seharusnya adagium-adagium yang menyatakan terima uang tapi jangan pilih calonnya. Justru saatnya masyarakat menolak uangnya dan tidak memilih calon-calon yang mempengaruhi syaa atau berupaya membeli suara masyarakat tersebut," pungkas dia. 



Sumber: BeritaSatu.com
CLOSE