Buruknya Koordinasi KPU dan Kemdagri Penyebab Kisruh DPT Jakarta

Buruknya Koordinasi KPU dan Kemdagri Penyebab Kisruh DPT Jakarta
Warga melakukan pengecekan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 dan Pilpres 2019 di Kelurahan Cilandak Barat, Jakarta, Rabu 17 Oktober 2018. ( Foto: SP/Joanito De Saojoao. / SP/Joanito De Saojoao. )
Hotman Siregar / MPA Jumat, 7 Desember 2018 | 19:29 WIB


Jakarta - Analis politik dari Exposit Strategic Arif Susanto mengemukakan proses penetapan Daftar Pemilih Tetap [DPT] jelang Pemilu 2019 adalah yang terpanjang sepanjang pemilu Indonesia. Hasil perbaikan masih belum dapat menghindarkan DPT dari dua masalah mendasar yaitu potensi pemilih ganda dan potensi pemilih tidak terdaftar. Hal itu karena ‎buruknya koordinasi antara KPU dan Kemdagri kemudian diperparah oleh kakunya birokrasi Pemilu.

"Sejak pelaksanaan Pilkada Serentak 2017 lalu, KPU dan Kemdagri berpolemik secara terbuka tentang daftar pemilih. Alih-alih menyelesaikan sinkronisasi data, kesalahan daftar pemilih ternyata berlanjut hingga kini," kata Arif di Jakarta, Jumat (7/12).

Dalam kondisi seperti, Arif menjelaskan perlu kemampuan teknis aparatur KPU maupun Kemdagri dalam menyelesaikan kisruh tersebut. Penyelesian juga harus disertai kehendak baik kedua lembaga untuk memenuhi hak warga negara. Sayangnya kehendak baik dari kedua lembaga tersebut sangat lemah.

"Buruknya administrasi kependudukan dan kepemiluan tidak boleh menghalangi hak pilih warga negara. Perlu dilakukan terobosan hukum agar warga negara dapat menggunakan dokumen-dokumen kependudukan yang sah sebagai syarat untuk dapat memilih. Jika tidak, hal ini akan berdampak serius pada pemilih yang belum memiliki e-KTP, termasuk yang baru akan berusia 17 tahun jelang Pemilu nanti," ujar Arif.

Dia meminta partai-partai dan elite politik hendaknya tidak melakukan politisasi atas isu nonpartisan ini. Selain KPU maupun Kemdagri selayaknya bersikap netral, elite politik mestinya lebiih berfokus pada perlindungan hak pilih warga dibandingkan sikap picik untuk memperhatikan hanya potensi dukungan suara bagi mereka.

"Semua pihak harus punya tekad yang sama untuk menyelamatkan suara dari para pemilih. Jangan dipolitisasi untuk kepentingan kelompok," tutup Arif.

Sementara pengamat Komunikasi Politik‎ Silvanus Alvin menilai masalah DPT selalu terjadi hampir tiap tahunnya. Khusus untuk Pemilu tahun depan, tidak lepas dari kasus korupsi e-ktp. Jika proyek e-ktp tidak jadi bahan bancakan, hal itu dapat terhindari atau dapat diminimalisir.

"Carut-marut DPT ini tidak dapat dihindarkan karena jadi proyek mainan para koruptor," kata Alvin.

Dia mengemukakan kemelut DPT seharusnya tidak terjadi bila pemuktakhiran data dilakukan saja oleh Kemendagri, karena kementerian itu yang memang mengurus kependudukan. Biarkan KPU hanya fokus pada proses penyelenggaraan Pemilu



Sumber: Suara Pembaruan
CLOSE