Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
"Presiden harus berani dan tegas menggunakan hak prerogatifnya untuk mencopot menteri yang tidak mampu menunjukkan kinerja baik"

Pendapat tersebut dikemukakan pengamat politik Universitas Nusa Cendana Kupang, Nicolaus Pira Bunga. Nicolaus berpendapat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus berani mencopot menteri yang berkinerja buruk.

"Mengeluh tidak menyelesaikan masalah. Presiden harus berani dan tegas menggunakan hak prerogatifnya untuk mencopot menteri yang tidak mampu menunjukkan kinerja baik dalam pelayanan kemasyarakatan," kata Nicolaus Pira Bunga, di Kupang, hari ini.

Dia mengemukakan hal itu menjawab pertanyaan seputar keluhan Presiden terhadap kinerja para menteri, khususnya yang berasal dari partai politik. Atas dasar itu, dalam bulan Ramadhan ini, presiden akan berkunjung ke semua kementerian untuk melakukan rapat koordinasi.

Menurut dia, Presiden bukan baru pertama kali mengeluh. Keluhan ini sudah berlangsung lama, sehingga saatnya harus ada tindakan tegas dengan mencopot para menteri yang dinilai berkinerja buruk dan diumumkan kepada publik.

Dia menambahkan, saat ini juga ada menteri yang dijabat kalangan teknokrat dan profesional tetapi sama saja karena mereka juga adalah titipan partai politik sehingga harus bekerja pula untuk kepentingan partai politik.

Karena itu, langkah paling tepat adalah melakukan evaluasi secara menyeluruh dan para menteri yang berkinerja buruk dicopot dari jabatan.

Secara terpisah pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Ahmad Atang berpendapat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus berani mengumumkan kinerja para menteri, baik yang berhasil maupun yang gagal dari partai politik.

"Keluhan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjukkan kegelisahan terhadap performa kabinet yang tidak memuaskan. Hal ini diperparah oleh menteri dari parpol yang berprilaku politisi ketimbang negarawan dalam mengelola kementeriannya," kata Ahmad Atang.

Menurut dia, kinerja menteri yang buruk ini merupakan konsekuensi dari sebuah pemerintahan yang dibangun atas dasar kekuatan politik koalisi.

Presiden SBY, kata Atang, sadar atas kondisi ini karena apa pun tindakan yang diambil presiden tidak akan mengubah keadaan ke arah yang lebih baik.

Hal yang perlu dilakukan SBY adalah menetapkan capaian target kinerja kepada para menteri sebagai indikator penilaian dan di akhir jabatan SBY harus berani mengumumkan menteri yang berhasil dan gagal dari partai politik.

Mengenai kemungkinan menteri dari kalangan profesional dan teknokrat seperti di zaman Presiden Soeharto agar tidak membagi perhatian pada induk organisasi yang mengantarnya duduk, Atang mengatakan, menteri dari latar belakang apa pun tidak akan menjamin.

Penulis: