Ilustrasi Rapat Paripurna DPR
Berdasarkan pantauan Fitra, sampai saat ini Nota Keuangan itu belum diserahkan pemerintah kepada DPR.

Pidato kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di gedung DPR RI pada 16 Agustus mendatang akan menelan anggaran mencapai Rp1,5 miliar.

Berdasar data Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), anggaran pertama adalah perbaikan dan renovasi gedung DPR untuk menyambut pidato kenegaraan Presiden SBY. Anggaran yang digelontorkan DPR untuk biaya perbaikan ini sekitar Rp728.135.100.

Uang itu akan digunakan untuk pengecatan batu koral dan menyikat lantai platfrom Gedung Nusantara DPR dengan alokasi anggaran Rp123.453.000. Pemenang lelang adalah CV.MTH.

Kedua, pekerjaan pengecatan dinding Mozaik Gedung Nusantara DPR menelan biaya Rp162.619.600, dengan pemenang PT. Bagas Jaya Sakti. Ketiga, pemeliharaan Gedung Nusantara DPR sebesar Rp442.062.500, dimenangkan oleh CV.MTH.

"Kita tak butuh gedung DPR yang indah. Lebih baik pejabat dan anggota DPR tidak lagi melakukan pekerjaan korupsi," kata Uchok Sky Khadafi, di Jakarta, hari ini.

Tapi ternyata bukan hanya itu. Banyak uang rakyat yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan presiden di DPR pada 16 Agustus itu.

Kegiatan pertama adalah rapat paripurna DPR yang diisi pidato kenegaraan Presiden RI dalam rangka penyampaian RAPBN 2012 dengan dana Rp699.050.000. Kedua, kegiatan rapat paripurna DPR RI dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden dalam rangka HUT RI dengan dana Rp583.970.000.

"Jadi, hanya untuk mendengarkan pidato presiden saja dalam satu hari, DPR harus mengeluarkan anggaran sebesar Rp1. 283.020.000," kata Uchok.

Pada 2011, anggaran untuk kegiatan sejenis bernilai total Rp995.450.000. Dengan demikian, ada kenaikan sebesar Rp 287.570.000 pada kegiatan tahun ini.

Nota Keuangan Pemerintah Belum Diserahkan ke DPR
Ironisnya, kata Uchok, walau miliaran dana yang dipakai, belum ada transparansi nota keuangan APBN kepada publik. Berdasarkan pantauan Fitra, sampai saat ini Nota Keuangan itu belum diserahkan pemerintah kepada DPR.

"Seharusnya sesuai jadwal, Nota Keuangan itu sudah harus di tangan anggota DPR agar dibaca anggota dewan, sehingga nanti nyambung pemahaman anggota dewan ketika SBY pidato," kata Uchok.

Penulis: