Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi
"Jangan sampai ada perasaan bahwa pemerintah itu mau tidak punya  perhatian dalan pemberantasan korupsi jangan sampai ada kesan seperti  itu."

Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, mengatakan pegawai negeri sipil atau  pejabat pemerintah yang terkena hukuman tak lebih empat tahun misalnya karena korupsi bisa kembali aktif. Menurut Mendagri, hal itu diatur dalam PP Nomor 32 Tahun 1979, karena itu pemerintah tak bisa dituding pro PNS koruptor sebab hal tersebut diterakan dalam PP.

"Jangan sampai ada perasaan bahwa pemerintah itu mau tidak punya  perhatian dalan pemberantasan korupsi jangan sampai ada kesan seperti  itu," kata Gamawan di gedung Parlemen, Jumat (12/10) siang.

Hal yang sama juga berlaku untuk kepala daerah sesuai dengan keputusan Mhakamah Konstitusi (MK).

"Banyak kasus itu hukumannya hanya dua tahun dan tiga tahun, kalau hukumannya cuma selama itu ya setelah menjalani masa tahanan diaktifkan kembali sebagai PNS," katanya.

Bekas Gubernur Sumatera Barat itu melanjutkan setelah PNS menjalankan hukuman maka dia diberikan waktu untuk bersosialisasi dan memperbaiki diri kemudian kembali aktif.

"Nah untuk PNS pengaturannya seperti itu jadi jangan ada prasangka bahwa kita tidak berpihak dalam pemberantasan korupsi," kata Gamawan.

Salah satu kasus PNS kembali aktif yaitu Azirwan, bekas terpidana korupsi kasus alih fungsi hutan di Pulau Bintan. Azirwan kembali aktif sebagai kepala Dinas Kelautan di Riau setelah divonis dua tahun enam bulan penjara.

Penulis: