Ilustrasi: kantor KPU Pamekasan, Madura, Jawa timur.
"Banyaknya pengurus partai yang menjadi TKI ini adalah menjadi kendala tersendiri bagi kami di KPU Pamekasan untuk melakukan verifikasi faktual."

Sebagian pengurus partai politik (Parpol) di Pamekasan, Madura, banyak yang menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI), sehingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) kesulitan melakukan verifikasi faktual.

Anggota Pokja Verifikasi KPU Pamekasan,  Ali Wafa, hari ini menyatakan kebanyakan pengurus Parpol yang menjadi TKI di Kabupaten Pamekasan itu bertempat tinggal di wilayah utara, seperti di Kecamatan Pasean, Waru dan Kecamatan Batumarmar.

"Banyaknya pengurus partai yang menjadi TKI ini adalah menjadi kendala tersendiri bagi kami di KPU Pamekasan untuk melakukan verifikasi faktual," kata Ali.
 
Karena itu KPU akan melakukan koordinasi dengan sejumlah pimpinan Parpol agar melakukan pergantian terhadap pengurus yang kini bekerja di luar negeri menjadi TKI tersebut.

Selain karena bekerja di luar negeri, ada juga yang bekerja di luar Madura, seperti Surabaya, Malang dan Pasuruan.

"Jadi kendala umum verifikasi faktual yang terjadi di lapangan seperti itu, seperti yang disampaikan pengurus PPK kepada kami," katanya.

Di Pamekasan, terdapat sebanyak 24 Parpol yang mendaftar mengikuti verifikasi faktual sebagai peserta pemilu 2014. Namun dari jumlah itu hanya 16 Parpol yang dinyatakan lolos dan berhak mengikuti verifikasi lanjutan di tingkat kabupaten.

Menurut Ali, dari 16 parpol yang mengikuti verifikasi faktual lanjutan karena telah dinyatakan lolos oleh KPU pusat itu, dua partai politik di antaranya belum melengkapi persyaratan keanggotaan.

"Kedua partai politik itu adalah PPRN dan PPD. Kami telah meminta kedua partai itu segera melengkapi kekurangan kartu tanda anggota (KTA) yang disetorkan ke KPU Pamekasan," kata Ali.

Penulis:

Sumber:Antara