SBY berpidato di peryaan Hari Guru yang diselenggarakan oleh PGRI di Sentul, Jawa Barat (Selasa, 4/11).
“Guru jangan menjadi korban atas pelaksanaan Pilkada di negeri ini. Tidak boleh membawa guru dan birokrat ke arena politik."

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan guru-guru agar menjaga netralitas politik mereka. Kesejahteraan guru yang masih rendah menjadikan mereka komoditas dalam proses politik seperti pemilihan umum Kepala Daerah.

“Guru jangan menjadi korban atas pelaksanaan Pilkada di negeri ini. Tidak boleh membawa guru dan birokrat ke arena politik, mereka harus netral dan independen,” ujarnya dalam sambutannya di acara Hari Guru Nasional dan HUT Persatuan Guru Republik Indonesia ke-67 di Sentul, Jawa Barat, hari ini.

Menurut SBY menyeret guru ke ranah politik adalah tindakan yang tidak sepatutnya, dan mengingatkan kepada siapa pun, pemimpin yang mengikuti Pemilu dan Pilkada untuk tidak melakukannya.

Guru disebutnya memang memiliki hak-hak politik tapi harus digunakan sesuai dengan aturan yang ada.

”Jangan dicampur-adukkan dengan kepentingan orang seorang, yang menyangkut negara, pemerintah dan profesi yang bebas dari kepentingan politik praktis,” ujar SBY.

Untuk memastikan hal ini, SBY memerintahkan kepada Menteri Dalam Negeri mengeluarkan aturan pasti untuk menjamin ketentraman guru. Agar guru jangan sampai terombang-ambing dan berada dalam kebingungan saat dan paska pelaksanaan Pilkada.

”Itu etika politik yang harus kita tegakkan,” kata SBY.

Larangan SBY ini datang menanggapi laporan dari Ketua Umum PB PGRI, Sulistyo, yang menyebut dalam tatanan pemerintah daerah berdasarkan pada sistem otonomi, guru banyak yang menjadi korban politik pascapilkada.

”Masih banyak guru yang menjadi korban politik pasca pilkada. Mohon ini dievaluasi dengan sungguh-sungguh,” kata Sulistyo.

Selain itu, Sulistyo juga menyampaikan tantangan lainnya seperti distribusi guru yang masih belum merata dan kurangnya guru untuk Sekolah Dasar PNS.

Berdasarkan data PGRI seluruh Kabupaten dan Kota, rata-rata setiap SD yang memiliki enam kelas, guru PNSnya hanya berjumlah sekitar tiga orang. Sedangkan, dalam waktu dekat banyak guru SD inpres yang memasuki usia pensiun.

”Kekurangan itu dicukupi oleh guru honorer yang status kepagawaian dan kesejahteraannya belum wajar,” kata Sulistyo.

PGRI mengusulkan agar profesionalitas dan peningkatan kualitas guru terus meningkat,  perlu disusun desain peningkatan kualitas guru dari hulu hingga hilir. Penetapan gaji minimal seorang guru juga dipertimbangkan sebagai standar untuk guru swasta dan honorer.

PGRI juga mengusulkan agar sistem kepegawaian guru swasta dan honorer ditata agar pembinaannya setara dengan guru PNS.

Penulis: