Ilustrasi: Suku Baduy adalah salah satu suku yang masih memeluk agama adat Sunda Wiwitan. Mereka menuntut agama dan kepercayaan mereka dicantumkan dalam E-KTP
Otoritas pemerintah menentukan agama resmi atau  bukan resmi sudah diluruskan Mahkamah konstitusi yang menyatakan pemerintah tidak punya otoritas menentukan legalitas suatu agama.

Diskriminasi pelayanan publik akibat tak menganut salah satu agama ternyata masih terjadi hingga saat ini.

Hal itu terungkap dalam curahan hati para ibu-ibu Penganut Kepercayaan  Kepada Tuhan yang Maha Esa dalam Seminar 'Pesan Ibu Nusantara bagi Arah Kebangsaan  Indonesia: Akui dan Penuhi Hak-hak Konstitusional Pemeluk Agama Leluhur  dan Penghayat Kepercayaan' di Jakarta.

Anggota Komisi Hukum DPR, Eva Kusuma Sundari, yang turut hadir dalam  acara itu mengatakan merasa miris mendengar curhat para ibu  yang memberi kesaksian atas diskriminasi dalam pelayanan publik oleh Pemda-pemda.

"Khususnya dalam pembuatan KTP atau e-KTP. Pemasangan tanda strip dalam kolom agama menyebabkan mereka kehilangan hak-hak sipil kependudukan  seperti pencatatan kelahiran, perkawinan, kematian hingga pelayanan  kesehatan. Belum lagi hak atas  pendidikan dan pekerjaan semata karena  mereka dianggap tidak beragama," tutur Eva di Jakarta, hari ini.

Para ibu itu merupakan anggota Penghayat agama-agama  leluhur Sunda Wiwitan Jabar, Tolotang Sulsel, dan Sapto Darmo Yogyakarta. Mereka mengikuti seminar yang diprakarsai Komnas Perempuan  dan Aliansi Bhinneka Tunggal Ika.

Acara itu juga dihadiri 35 perwakilan komunitas-komunitas di daerah seperti Parmalim, Suku Anak Dalam Jambi, Langka Mama Riau, Kepribaden,  Sedulur Sikep, Romo Tegal, Osing Banyuwangi, Budho Tengger, Kaharingan  Kalimantan, Bali Aga, Wetu Telu Sasak, hingga Komunitas Boti NTT.
 
"Diskriminasi terhadap para penghayat agama-agama leluhur ini bisa  dikatakan sistematis dari lahir hingga meninggal. Mayatnya sering  ditolak masyarakat untuk dikuburkan di pemakaman umum," kata Eva.

Politisi dari PDI Perjuangan itu menyebut sudah mendapat  informasi Kemendagri sudah memberikan alasan soal hal itu  bukanlah diskriminasi. Perlakuan demikian hanya melaksanakan perintah UU  Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan  untuk kolom agama tidak resmi harus diberi tanda strip atau tidak diisi.

"Tapi terobosan Kemendagri dengan menyarankan para penghayat untuk  melampirkan surat keterangan tentang kepercayaan yang dianut sesuai organisasi masing-masing ternyata tidak menyelesaikan masalah diskriminasi terhadap penghayat," ujarnya.

Padahal soal otoritas pemerintah menentukan agama resmi atau  bukan resmi sudah diluruskan MK dalam  Putusan 140/PUU-VII/2009 atas UU  No 1/1965 tentang PNPS. Dalam putusan ini MK secara eksplisit dan tegas  menyatakan bahwa pemerintah tidak punya otoritas menentukan legalitas suatu agama.

"Sehingga keputusan bahwa hanya ada enam agama resmi yang diakui oleh  negara secara otomatis juga gugur. Atas dasar Putusan MK itu, maka  harusnya semua pelaksanaan UU termasuk pihak Dirjen Adminduk Kemendagri  harus mematuhinya. Artinya soal pengisian kolom agama itu dianggap tidak  sesuai Konstitusi lagi," kata Eva.

Penulis: