Terdakwa kasus korupsi dugaan penerimaan suap pengurusan anggaran di Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Pendidikan Nasional dengan terdakwa Angelina Sondakh (kanan) sebelum sidang dengan agenda keterangan saksi di Pengadilan Tipikor, Jakarta. FOTO: Joanito De Saojoao/ SUARA PEMBARUAN
"Tekanan politik seakan memaksa para hakim untuk menjatuhkan vonis ringan kepada Angie."

Vonis 4,5 tahun penjara untuk Angelina Sondakh, yang jauh dari tuntutan jaksa 12 tahun bui, dinilai sebagai preseden buruk yang tak akan memberi efek jera terhadap politisi koruptor.

"Vonis ringan terhadap pelaku korupsi tentu tidak akan memberikan efek jera, sementara semua orang tahu kasus ini adalah kasus besar yang telah banyak 'menelan' korban," kata pengamat politik dari Universitas Islam  Negeri (UIN) Syarief Hidayatullah, Saleh Daulay, saat dihubungi, Jumat (11/01).

Tak mengherankan jika berbagai kalangan, aktivis antikorupsi dan publik mempertanyakan vonis Angie, sapaan akrab Angelina, yang dinilai sangat ringan.
 
Oleh karena itu, kata Saleh, tidak mengherankan jika ada kalangan yang  menengarai adanya motif dan tekanan politik atas putusan 4,5 tahun penjara dan denda Rp250 juta atas kasus Angie.

Mantan anggota Komisi X  tersebut dijerat dalam kasus wisma atlet Sea Games dan proyek  pembangunan di universitas.
 
"Tekanan politik seakan memaksa para hakim untuk menjatuhkan vonis ringan kepada Angie," lanjutnya.
 
Selain tidak memberikan efek jera baik kepada si tervonis maupun koruptor lainnya, vonis ringan ini dikhawatirkan bisa mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor).

Apalagi, menurut Saleh, Angie selama ini bisa dikatakan tidak koperatif, karena tidak menyebut nama-nama lain yang pasti diketahuinya terlibat.
 
"Padahal hakikat utama dari pemberian vonis adalah untuk memberikan efek jera, baik kepada terdakwa maupun kepada masyarakat lain," tutupnya


Penulis: