ilustrasi-Bendera parpol di jalan-jalan Ibu Kota pada masa kampanye Pemilu 2009.
Dalam pilkada yang dilaksanakan dua minggu lalu di 60 TPS, 5 desa dan 1 kelurahan, sarat pelanggaran

Jakarta
- Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) menyatakan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ulang di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, penuh pelanggaran besar.

Menurut Sekjen KIPP, Muchtar Sindang, dalam pilkada yang dilaksanakan dua minggu lalu di 60 TPS, 5 desa dan 1 kelurahan, sarat pelanggaran. Berdasarkan temuan lapangan KIPP, ada tiga pelanggaran besar yakni adanya dugaan money politics, ketidaknetralan KPUD Kapuas dan Bawaslu Propinsi, serta terjadinya intimidasi.
 
Dia mengaku pihaknya khusus menurunkan tim investigasi di pilkada itu karena sudah jauh-jauh hari menerima laporan soal dugaan akan maraknya pelanggaran.

Dari hasil temuan di lapangan, lanjut Muchtar, money politics yang terjadi diduga dilakukan oleh pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Ben Brahim-Muhajirin. Dan, KIPP Kalteng telah membeberkan temuan sejumlah pelanggaran tersebut.

"Selain money politics yang terbilang ”gila-gilaan, temuan KIPP berikutnya adalah ketidaknetralan KPUD Kapuas sebagai penyelenggara Pilkada. Salah satu indikatornya adalah Ketua KPUD Kapuas Novita berulang kali mengabaikan masuknya sejumlah laporan masyarakat tentang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi," jelas Muchtar dalam keterangan tertulisnya yang diterima wartawan di Jakarta, Senin (4/2).

Berikutnya, KIPP menemukan pelanggaran bernuansa intimidatif, yang didukung keputusan Kepolisian setempat memberikan rekomendasi pam swakarsa atas nama suku dan adat, yaitu Barisan Pertahanan Adat Dayak (Batamad).

"Banyak isu yang seperti sengaja disebarkan dengan metode agitasi propaganda yang berisi tentang pribumi dan non pribumi. Ada pula ancaman kekerasan atau rusuh bila tidak memilih pasangan tertentu. Ini sangat membahayakan," tuturnya.

Atas temuan tersebut, Muchtar mengaku pihaknya sudah melaporkan data-data pelanggaran Pilkada Kapuas ke salah satu komisioner KPU.

Dugaan terjadinya money politics dan pelanggaran di Pilkada itu juga telah dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Penulis: /FEB