Ilustrasi

Jakarta - Politik uang yang menjadi masalah khususnya jelang Pilkada dan Pemilu tak juga menemui pemecahannya. Pakar politik Universitas Indonesia (UI) dan mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Chusnul Mari'yah menilai, perlu adanya aturan yang jelas bahkan melibatkan agama, misalnya Muhammadiyah maupun Nadhlatul Ulama (NU) mengeluarkan fatwa haramkan politik uang.

"Kalau merokok saja bisa diharamkan maka Muhammadiyah dan NU bisa mengharamkan money politics kenapa tidak," kata Chusnul dalm diskusi publik soal partai politik (parpol) dan korupsi di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Kamis (21/2).

Chusnul mengatakan aturan mengenai politik uang pada masa kampanye memang sudah menjadi fenomena sejak lama namun untuk mencegahnya bisa dibuat aturan yang rinci tentang hal-hal yang termasuk politik uang. Dia menggunakan akronim "berjuang" untuk para calon legislatif yaitu singkatan beras, baju dan uang.

"Dari mulai mau jadi calon legislatif (caleg) bayar partai, rakyat itu dirusak habis oleh tokoh-tokoh partai itu," kata dia.

Belum lagi ditambahkannya, penyebaran uang bisa diminimalisasi kepada masyarakat suatu tempat namun kemudian tokoh partai berderma ke yayasan agama seperti pondok pesantren. Tak hanya Chusnul, parlemen sendiri dalam audiensi, kata dia, mengakui praktik politik uang yang masih belum ditemukan solusinya. Pada rapat Badan Legislasi dan Pansus RUU Pemilu yang baru diundangkan, pengamat tersebut mengatakan, para anggota Dewan paling banyak menanyakan soal politik uang tersebut kepadanya.

"Uang, parpol dan corruption sudah dari zaman dahulu kalau kita akui maka kita harus hitung mana yang halal dan mana yang tidak," tutupnya.

Penulis: Ezra Sihite