Pembangunan rusun bisa memicu pertumbuhan ekonomi.

Jakarta-Rencana pemerintah untuk menghidupkan kembali program pembangunan 1000 tower, dinilai masih salah sasaran. Karena Rusunawa dan Rusunami yang dibangun bukan untuk kalangan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Pengamat Properti Fauzi Buldan mengatakan, pemerintah dinilai tidak mempunyai konsep pembangunan dan pengembangan rusuna yang baik. Sehingga setiap pelaksanaan akan dilakukan seperti terkendala terus menerus.

"Pemerintah hanya membicarakan masalah target proyek Rusuna, tetapi tidak memikirkan siapa yang mau menghuni Rusunami dan Rusunawa, karena faktanya masyarakat miskin tidak bisa menempatinya," kata Fauzi, dalam diskusi "Quo Vadis Rumah Susun di Indonesia," Jakarta, Kamis (21/3).

Menurut dia, pemerintah seharusnya membangun Rusun tidak berfikir untuk komersial, tetapi memberikan hunian yang layak dan murah. Sehingga terjangkau oleh masyarakat.

"Kalau Rusunami dengan harga diatas Rp100 juta itu bukan Rusunami untuk MBR, tetapi untuk kelas menengah atas," kata dia.

Standar hunian yang layak seperti Rusunami ini untuk MBR adalah dengan harga Rp60 juta sampai Rp80 juta.

"Sekarang mana ada Rusunami yang harganya murah dan yang mampu beli adalah masyarakat yang punya duit," katanya.

Apalagi saat ini Rusunami dibangun diatas 26 lantai dan tentu akan memakan biaya tinggi. Kalaupun masyarakat mampu beli dan mencicil. Belum tentu juga untuk iuran perbaikan Rusuna itu setiap bulannya bisa. Belum lagi dampak lainnya.

Karenanya, Ia mengusulkan, pemerintah harus mempunyai data base mengenai warga miskin, sehingga pembangunan rusuna itu, disesuaikan dengan data yang ada, tidak asal bangun 1000 tower.

"Bangunlah Rusuna itu sesuai dengan demand, bukan suplai yang banyak," katanya.

Pemerintah dalam membangun harus berfikir dengan daya beli masyarakat yang sesuai dengan UMR.

"Kalau masyarakat tidak mampu pasti bisanya kontrak rumah, ada duit lebih naik ke Rusunawa dan pekerja yang berbenghasilan cukup, baru ke Rusunami," ujarnya.

Saat ini para pekerja terutama sektor non formal, masih belum siap, untuk rusun, karena daya beli masih rendah. "Coba sekarang liat yang berjamur adalah rusunami dan apartemen mewah, tidak ada rusuna yang dibangun untuk non komersial bagi masyarakat oleh pemerintah," katanya.

Ia juga mengusulkan untuk rusunawa dan rusunami tersebut dibangun tidak boleh lebih dari 5 lantai, supaya perbaikan dan pemeliharaan lebih murah. "Kalau rusunawa dan rusunami dibangun 26 lantai dan menggunakan lift maka perbaikan dan pemeliharaan jauh lebih mahal. Apakah penghuni juga sanggup membayarnya," kata Fauzi yang juga sebagai direktur PT Tribana Wahana Cipta ini.

Investor Daily

Penulis: IMM/FER

Sumber:Investor Daily