Bangun 10 Ribu Unit Rusunawa, BPJS Sediakan Lahan 200 Hektare

Ilustrasi Rusunawa (AFP)

Oleh: Imam Mudzakir / FER | Selasa, 16 Juni 2015 | 08:43 WIB

Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menyediakan lahan seluas 200 hektare (ha) untuk hunian pekerja. Selain itu, BPJS juga sedang menanti revisi aturan pengalokasikan dana pembiayaan perumahan dari 5 persen menjadi 30 persen.

"Di masing-masing lokasi luasnya berkisar 1 hektare sampai dengan 2 hektare, hanya di Jonggol yang memiliki luas mencapai 187 hektare," kata Direktur Investasi BPJS Ketenagakerjaan, Jeffry Haryadi, di Jakarta, baru-baru ini.

Lahan-lahan tersebut, kata dia, tersebar di Jonggol (Bogor), lalu di Jakarta (Kuningan dan Petukangan), serta di Bugel (Tangerang). Selain itu, di Bekasi dan Bandung.

Menurut dia, dari keseluruhan lahan yang dimiliki BPJS tersebut, hanya di Jonggol yang masih ada ganjalan. Status peruntukan lahan itu adalah untuk rumah kebun sehingga tidak cocok untuk rumah pekerja. Karena itu, BPJS mengajukan permohonan pengubahan status lahan kepada Kementerian ATR/BPN.

Sedangkan lahan di Kuningan, Bekasi, dan Bandung akan dikembangkan melalui anak usaha perusahaan yang khusus bergerak di bidang properti. Saat ini, kata dia, pihaknya melakukan proses pematangan konsep dan perhitungan pendanaan dan peraturannya. Jika peraturan baru sudah berlaku pada 1 Juli 2015, BPJS Ketenagakerjaan akan mendaftarkanya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai satu perusahaan properti baru. Sedangkan untuk lahan di lokasi lainnya, yakni Jonggol, Petukangan, dan Bugel akan dikelola melalui skema kerjasama dengan developer.

"Sudah ada developer yang mau menjalan mitra dan kerjasama dengan kami, namun masih membahas skema kerjasama bentuknya seperti apa. Bugel dan Petukangan baru mengundang developer dari BUMN dan swasta untuk melihat lokasi itu, kira-kira mengajukan proposal seperti apa, skemanya seperti apa semuanya masih dalam proses," kata dia.

Menurut Jeffry, lokasi tanah yang disiapkan tersebut nanti akan dibangun rumah tapak dan komplek rusunawa. BPJS Ketenagakerjaan juga berencana bekerjasama dengan pemerintah daerah dan pengusaha untuk pembangunan rusunami di 10 kawasan industri.

"Nantinya setiap lokasi terdiri atas dua tower dan memiliki kapasitas 1.000 unit, sehingga total rusunawa yang tersedia berumlah 10.000 unit," ujarnya.

Selain rusun, BPJS Ketenagakerjaan melakukan pengembangan rumah tapak dengan luas bangunan hunian minimal 36 meter persegi (m2), kapasitas dua kamar tidur untuk rumah MBR. Sedangkan pada kawasan industri, rumah tapak ditujukan pada segmen menengah-atas atau komersial.

"Sekarang ini defisit hunian pekerja bagi MBR mencapai 150.000 orang, sedangkan non MBR sekitar 20.000 orang," kata dia.

Tunggu Revisi

Sementara itu, BPJS Ketenagakerjaan masih menunggu revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2013, tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Revisi itu bisa meningkatkan porsi penggunaan pembiayaan perumahan yang semula hanya 5 persen menjadi 30 persen.

"Sekarang ini, kami masih terganjal regulasi, BPJS Ketenagakerjaan untuk masuk dalam sektor properti lebih besar lagi. Karena itu dalam waktu dekat kami akan menyelesaikan revisi PP No 99 tahun 2013," kata Jeffry Haryadi.

Dia mengatakan, perubahan PP masih dalam penilaian dari Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan. Nantinya, beleid itu akan menggantikan PP No.22/2004 tentang Pengelolaan dan Investasi Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Dengan adanya perubahan PP tersebut, pergerakan lembaga dalam merumahkan pekerja dan mendorong program pemerintah bangun sejuta rumah bisa terealisasi. Artinya, kata dia, BPJS Ketenagakerjaan bisa melakukan tiga fungsi, yakni memberikan pinjaman uang muka bagi pekerja dan menyiapkan pasar atau pekerja yang akan membeli atau memiliki rumah. Selain itu, memberikan kredit konstruksi untuk developer membangun rumah melalui bank BTN.

"Perubahan PP ini nanti bisa menginvestasikan 30 persen atau sekitar Rp60 triliun untuk sektor perumahan dari asumsi dana BJS sebesar Rp200 triliun. Maka ada pembagiannya, 10 persen nanti digunakan untuk pembiayaan perumahan pekerja, 20 persen kita gunakan sebagai penempatan dana di bank BTN untuk kredit konstruksinya," kata dia.

Menurut dia, bunga pinjaman uang muka perumahan ditetapkan sebesar 6 persen. Sedangkan besaran dana yang bisa dipinjam kepada pekerja berkisar Rp20 juta sampai Rp50 juta.

Dukungan Daerah

Sementara itu, DPP Real Estat Indonesia (REI) menegaskan, perlunya terobosan guna mempercepat realisasi program sejuta rumah. Terobosan itu perlu dilakukan di daerah.

"Karena tidak semua daerah mengerti kebijakan program sejuta rumah. Terobosan yang dibutuhkan seperti ketersediaan lahan, perizinan, serta akses infratruktur, listrik, air bersih dan lainnya,” ujar Ketua Umum DPP REI Eddy Hussy, di Jakarta, belum lama ini.

Dia mengatakan, untuk membangun rumah murah tidaklah semudah yang dibayangkan dan butuh waktu. Apalagi proses perizinan di daerah cukup lama membuat percepatan pembangunan rumah terhambat.

"Sudah banyak pengembang yang bangun rumah murah. Kalau KPR butuh waktu 2-3 bulan ke depan. Kan pencanangan baru akhir April kemarin,” kata dia.

Eddy menegaskan, REI menargetkan pembangunan 230 ribu unit rumah. Target tersebut bisa terlaksana bila beberapa aturan yang ada selama ini dipermudah dan ada kepastian. Pasalnya, pelaksanaan program inidi daerah masih belum selaras dan tentunya berdampak epada juga pada progres pembangunan.

"Kami sudah sampaikan kepada pemerintah, siap membangun 230 ribu. Tentu ada syarat yang sudah kami ajukan kepada pemerintah,” kata dia.

Sekjen DPP REI Hari Raharta menambahkan, semakin sedikitnya pasokan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)i, bukan berarti pengembang tidak membangun dan menjual rumah. Persoalan di lapangan terutama di daerah prosesnya sangat panjang, sehingga sulit membangun rumah dengan cepat. Padahal pemda juga bagian dari pemerintaah yang harus menyelaraskan dengan kegiatan pusat.

"Kadang di daerah malah mempertanyakan kebijakan pusat. Jadi belum ada sinkronisasi kebijakan sampai ke daerah, sehingga menyulitkan pengembang membangun rumah,” kata dia.


Sumber: Investor Daily
ARTIKEL TERKAIT