Mencegah Spekulan Tanah di Calon Ibu Kota Baru

Kota Palangkaraya di Kalimantan Tengah (istimewa)

Oleh: Feriawan Hidayat / FER | Sabtu, 15 Juli 2017 | 20:42 WIB

Jakarta - Wacana pemerintah tentang pemindahan ibu kota dari Jakarta kembali menguat. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) semakin serius menyiapkan rencana pemindahan ibu kota tersebut dengan melakukan kajian pemindahan ibu kota, termasuk skema pendanaan, yang akan rampung tahun ini.

Country Manager Rumah.com, Wasudewan, mengatakan, ada beberapa lokasi yang dianggap paling ideal untuk ibu kota baru lantaran beberapa faktor. Salah satunya, kota Palangkaraya sebagai ibu kota Provinsi Kalimatan Tengah (Kalteng).

"Palangkaraya merupakan daerah anti gempa, di samping wilayahnya masih memiliki ratusan hektar tanah kosong yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan infrastruktur dan pembangunan pusat administrasi baru," ujar Wasudewan, dalam siaran persnya, Sabtu (15/7).

Selain Palangkaraya, menurut Wasudewan, daerah lain yang bisa dijadikan opsi calon ibu kota adalah wilayah Jonggol, Jawa Barat (Jabar). Kawasan ini pernah diwacanakan sebagai calon ibu kota baru pada periode Presiden Soeharto. Alternatif lainnya, wilayah Karawang, yang memiliki pertumbuhan industri relatif lebih berkembang.

"Ongkos pemindahan ibu kota tentu tidak sedikit. Oleh sebab itu, Jonggol dan Karawang yang berjarak kurang dari 100 kilometer dari pusat Jakarta bisa jadi alternatif yang pas. Pilihan lain yang layak dipertimbangkan oleh pemerintah adalah Palembang yang sarana maupun tingkat pendapatan per kapitanya sudah cukup baik," tambahnya.

Wasudewan menambahkan bahwa pemindahan ibu kota suatu negara bukanlah hal yang baru, namun bila ini terjadi di Indonesia, nampaknya Indonesia akan jadi negara pertama yang melakukannya di era digital. Karenanya, selain fasilitas fisik, ketersediaan infrastruktur digital juga menjadi hal mutlak. Jangan lupa, pemerintah pun mengarah pada e-Government.

"Wacana yang sedang menghangat ini juga bisa menimbulkan aksi ambil untung dari para spekulan tanah dan lahan," jelas dia.

Menurut Wasudewan, pemerintah, khususnya Badan Pertanahan Nasional (BPN), harus mampu mencegah permainan spekulan tanah. Pemindahan ibu kota sama artinya dengan memberi peluang untuk harga tanah itu naik, karena jika semua kantor administrasi bakal pindah ke ibu kota baru tersebut maka pasti akan ada ribuan keluarga yang butuh tempat tinggal.

"Ini akan jadi satu ruang investasi baru yang sangat besar karena luasan lahan yang dibutuhkan juga sangat besar. Oleh karena itu, isu utama seputar properti yang harus diantisipasi terkait wacana pemindahan ibu kota ini adalah spekulan tanah. Sehingga kebutuhan akan transparansi data properti baik lahan maupun rumah sangatlah penting," pungkasnya.




Sumber: BeritaSatu.com
ARTIKEL TERKAIT