Pemerintah Komitmen Dorong Pembangunan Rumah Subsidi

Ilustrasi perumahan (Antara/Seno)

Oleh: / FER | Jumat, 11 Agustus 2017 | 20:11 WIB

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan setiap daerah untuk menyiapkan bank tanah (land bank) sebagai lahan perumahan guna menyikapi terbatasnya lahan, sementara penduduk terus bertambah.

"Masalah terbatasnya lahan juga masalah besar yang kita hadapi. Jumlah penduduk terus bertambah tapi lahan tersedia selalu tetap dan kita tidak memiliki bank tanah," kata Presiden Jokowi, dalam pembukaan Pameran Indonesia Properti Expo 2017 di Jakarta Convention Center, Jumat (11/8).

Apabila daerah memiliki bank tanah, kata Presiden, maka akan mudah bagi pengembang untuk membangun karena lahannya telah tersedia. "Jangan sampai nanti spekulan atau mafia tanah yang menguasai sehingga harga tanah menjadi tidak wajar dan naik," ungkap Jokowi.

Selain bank tanah, Presiden mengakui adanya masalah terkait perencanaan dan pengendalian tata ruang. "Terutama integrasi perumahan dengan fasilitas publik. Saya tahu banyak pengembang menarik diri. Ini kewajiban pemda untuk melihat tata ruang yang ada sehingga terintegrasi perumahan dan fasiltias publik," jelas Presiden.

Permasalahan itu, kata Presiden, juga dialami oleh pengembang perumahan bersubsidi. "Pemerintah sekarang ini sangat concern sekali untuk mendorong pembangunan rumah bersubsidi. Subsidi dan belanja untuk perumahan kurang lebih Rp74 triliun. Ini angka yang tidak kecil, meloncat sangat tinggi sekali. Mestinya pergerakan di properti akan kencang," ungkap Presiden.

Presiden menceritakan, diinya sudah berkeliling ke Cikarang, Balikpapan, Pekanbaru untuk melihat perumahan bersubsidi yang dibangun swasta namun punya kualitas bagus.

"Saya tanya langsung ke masyarakat, untuk memastikan pengguna mendapatkan manfaat betul. Saya tanyakan, berapa sebulan? Diangsur atau dicicil? Dijawab Rp 780.000 per bulan selama 15 tahun, ada yang Rp 900.000 per bulan karena 10 tahun, ada yang Rp 1 juta untuk 10 tahun. Memang beda-beda terus dengan gaji Rp 3,5 juta artinya untuk membayar tidak memberatkan" jelas Presiden.

Masyarakat di berbagai daerah, sambung Presiden, juga banyak yang menanyakan kapan ada perumahan bersubsidi di daerah mereka.

"Itu juga menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap rumah bersubsidi ini sangat besar dan memang backlog kita masih sangat besar sekali. Terakhir angkanya 11,4 juta. Kekurangan kita gede sekali. Ini yang harus dikejar dengan kecepatan pembangunan perumahan yang lebih baik lagi," tegas Presiden.




Sumber: ANTARA
ARTIKEL TERKAIT