Menteri Perumahan Rakyat, Djan Faridz menyimak pertanyaan anggota Komisi V DPR saat rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. FOTO ANTARA/Andika Wahyu.

UU Taperum harus dilaksanakan oleh setiap waga negara yang memiliki penghasilan serta menjadi gerakan menabung untuk perumahan

Rancangan Undang-Undang (RUU) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) tengah disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) guna mengatasi masalah pembiayaan perumahan. Pengumpulan dana melalui program ini ditaksir bisa mencapai Rp 23,5 triliun per tahun.

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk Iqbal Latanro menuturkan, selama ini sumber pembiayaan perumahan masih menggunakan sumber dana jangka pendek, sehingga terjadi mismatch maturity.

Oleh karena itu, dibutuhkan sumber dana murah jangka panjang yang salah satunya berasal dari tabungan perumahan rakyat.

"Dengan program ini seluruh masyarakat dapat memiliki rumah,” ungkap dia dalam diskusi Mendorong Realisasi UU Tabungan Perumahan, di Jakarta, Senin (13/8).

Dia menjelaskan, program tabungan perumahan ini akan mendorong masyarakat menabung, sehingga sebagian dana tersebut bisa digunakan sebagai angsuran kepemilikan rumah.

Secara tidak langsung, dana tabungan itu bisa menjadi sumber pendanaan murah jangka panjang perumahan. "Ini juga bisa menjadi dana jangka panjang," papar dia.

Di tempat yang sama, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Real Estat Indonesia (DPP REI) Setyo Maharso mengatakan, potensi tabungan perumahan bisa mencapai Rp 23,5 triliun per tahun.

Potensi tersebut didapat dengan asumsi pemberi kerja dan pekerja menyisihkan iuran dan tabungan perumahan sama banyaknya.

"Namun, hal ini harus dikoordinasikan dengan Apindo maupun Kadin, terkait keikutsertaan dalam program ini," terang dia.

Potensi tabungan perumahan ini didapat dari asumsi sebanyak 50% dari jumlah angkatan kerja 2011 sebesar 111,3 juta ikut menabung.

Jumlah itu dikalikan dengan pendapatan per kapita sebesar US$ 3.600 dan besaran iuran sebesar 1%. Dengan demikian, didapatkan dana sebesar Rp 18 triliun.

Dengan iuran sebesar 1:1, maka akan didapat Rp 23,5 juta setelah dikalikan fix income sebesar 30%.

"Iuran ini hanya diberlakukan kepada warga yang sudah berpendapatan dengan penghasilan di atas kena pajak," tambah Setyo.

Perlu Jaminan
Dalam kesempatan terpisah, Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz mengungkapkan, lahirnya UU Taperum akan mendorong negara menghimpun dan memupuk dana yang dikumpulkan dari masyarakat umum, khususnya mereka yang telah memiliki penghasilan.

"Hal itu menjadi salah satu bentuk intervensi negara dari sisi penyediaan perumahan di Indonesia khususnya dalam membantu tersedianya pembiayaan jangka panjang perumahan yang murah," jelas dia.

Djan menambahkan, UU Taperum harus dilaksanakan oleh setiap waga negara yang memiliki penghasilan serta menjadi gerakan menabung untuk perumahan.

Melalui tabungan tersebut, setidaknya masyarakat akan didorong untuk memiliki tabungan khusus untuk perumahan, sehingga bisa memberi jaminan bagi mereka apabila ingin memiliki rumah.

"Indonesia bisa mencontoh Singapura dengan HDB-nya. Namun, tetap diperlukan kajian agar pelaksanaannya sesuai dengan kondisi masyarakat dan sektor perumahan di Indonesia," harap dia.

Penulis: /WBP