Pekerja menyelesaikan pembangunan proyek perumahan. FOTO: ANTARA
Pemda perlu mempersiapkan kapasitas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) mendorong pemerintah daerah meningkatkan kapasitas dan  melaksanakan program kawasan permukiman di daerah.
 
"Masalah perumahan merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi tugas pemerintah daerah (pemda) yang harus diperhatikan," kata Sekretaris Kemenpera Iskandar Saleh dalam siaran pers Humas Kemenpera yang diterima di Jakarta, hari ini.
 
Untuk itu, menurut dia, Pemda perlu mempersiapkan kapasitas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta para pelaksana teknis seperti dinas perumahan untuk mengatasi masalah perumahan di daerahnya masing-masing.
 
Iskandar menjelaskan, saat ini pemerintah terus meningkatkan target dan anggaran program perumahan dan kawasan permukiman. Presiden bahkan memberikan tugas khusus kepada Kemenpera agar pembangunan perumahan untuk masyarakat perlu ditingkatkan.
 
Beberapa perubahan target terkait program pembangunan rumah swadaya juga dilaksanakan, seperti target yang ditingkatkan dari 60 ribu unit hingga 250 ribu unit. "Perubahan dan penyesuaian target program perumahan terus membesar setiap tahunnya. Hal itu juga perlu dukungan dari pemda," katanya.
 
Berbagai program perumahan memang terus digalakkan di sejumlah daerah di Tanah Air. Pelaksana tugas Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho di Medan, Jumat (31/8), meminta DPD Real Estat Indonesia Sumut memperbanyak pembangunan perumahan yang terjangkau masyarakat.
 
Sementara Wakil Gubernur Banten Rano Karno di Serang, Selasa (28/8) meminta kabupaten/kota di Banten mengantisipasi penambahan penduduk di daerahnya setelah Idul Fitri, dengan menyiapkan antara lain infrastruktur untuk perumahan. 

"Penambahan penduduk baru di Banten ini sudah tidak bisa dihindari lagi karena Banten memang daerah yang sedang berkembang. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten/kota harus mengantisipasi dan menyiapkan segalanya," kata Rano di Serang, Selasa.
 
 

Penulis: