Ilustrasi pemukiman kumuh di Jakarta
Luasan permukiman kumuh di Indonesia dikhawatirkan akan terus meningkat setiap tahunnya.

Penanganan perumahan dan permukiman kumuh di Indonesia membutuhkan regulasi khusus untuk menyamakan persepsi, indikator, dan langkah penanganannya.

Soalnya, permukiman kumuh adalah masalah lintas sektor dan lintas wilayah, sehingga butuh sinergi untuk mengatasinya.

"Untuk mengatasi masalah kumuh secara sinergi, minimal butuh aturan Keputusan Presiden (Kepres) dan lebih baik lagi jika berupa Peraturan Pemerintah (PP). Tidak cukup hanya ber upa political will dari pemerintah," ungkap Ketua Housing Urban Development (HUD) Institute Zulfi Syarif Koto, di Jakarta, Senin (1/10).

Dia menjelaskan, akar permasalahan munculnya permukiman kumuh adalah arus urbanisasi. Setiap negara yang perekonomiannya tumbuh di kawasan perkotaan, akan selalu muncul masalah kawasan kumuh akibat kecenderungan tinggal di kota.

"Pada intinya ekonomi makro tidak terdistribusikan dengan baik hingga ke pedesaan. Pada akhirnya, pemerintah yang harus mengatur keseimbangan ini," ungkap dia.

Selama ini, lanjut Zulfi, Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dan Kementerian Sosial (Kemensos) masing-masing memiliki cara sendiri mengatasi masalah kumuh.

"Bahkan, antar kementerian tidak memiliki persepsi yang sama mengenai permukiman kumuh. Ini butuh aturan yang jelas," tegas dia.

Senada, Menteri Perumahan Rakyat (Kemenpera) Djan Faridz mengatakan, program penanganan perumahan dan permukiman kumuh perlu dilaksanakan secara terpadu dan sinergis antara para pemangku kepentingan bidang perumahan di Indonesia.

Sebab, luasan permukiman kumuh di Indonesia dikhawatirkan akan terus meningkat setiap tahunnya.

"Kita perlu menyiapkan rencana aksi untuk penanganan perumahan dan permukiman kumuh ke depan. Hal tersebut juga harus dilaksanakan secara terpadu dan sinergis antara seluruh stakeholder perumahan yang terlibat," ujar dia.

Indonesia, imbuh Menpera, saat ini masih menghadapi kecenderungan peningkatan luasan permukiman kumuh yang cukup signifikan dari tahun ke tahun.

Kantong-kantong permukiman kumuh di Indonesia terus bertambah dengan kecepatan pertambahan sekitar 1,37% per tahun yang saat ini telah mencapai 57.800 ha (RPJMN 2010-2014).

"Jika kondisi tidak ditangani, maka dengan kecepatan pertambahan yang dianggap konstan saja, pada tahun 2020 nanti akan terdapat sekitar 67.100 ha permukiman kumuh," ujar dia.

Sensus penduduk 2010 yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, persentase penduduk perkotaan telah meningkat lebih dari 7% dalam waktu satu dekade, yaitu menjadi 49,79% pada 2010, dari sebesar 42% pada 2000.

Menpera menjelaskan, penanganan permukiman kumuh di Indonesia pada dasarnya telah direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah.

Beberapa kebijakan terkait perumahan dan permukiman kumuh telah dikembangkan dan diintegrasikan dengan perencanaan pembangunan.

Beberapa kebijakan tersebut antara lain agenda penanganan permukiman kumuh telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 - 2025 yang diarahkan untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh, UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman serta pengarusutamaan target MDG's atau tujuan pembangunan millenium telah diintegrasikan dengan dokumen perencanaan pembangunan.

Penulis: /WBP