Ini Sanksi Bagi Tempat Hiburan Langgar Jam Operasional di Jakarta

Ini Sanksi Bagi Tempat Hiburan Langgar Jam Operasional di Jakarta
Gubernur DKI, Anies Baswedan sedang memberikan pengarahan dalam acara sosialisasi waktu operasional tempat hiburan malam selama bulan Ramadan dan Lebaran di Balai Kota DKI, Jakarta, 11 Mei 2018. ( Foto: BeritaSatu Photo / Lenny Tristia Tambun )
Lenny Tristia Tambun / JAS Kamis, 17 Mei 2018 | 11:22 WIB

Jakarta - Mulai hari ini, Kamis (17/5), aturan waktu penyelenggaraan usaha parisiwata atau tempat hiburam malam selama bulan suci Ramadan dan Lebaran diberlakukan.

Peraturan tersebut dituangkan dalam surat edaran nomor 17/SE/2018 yang ditandatangani Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) DKI, Tinia Budiati pada 2 Mei 2018.

Dalam surat edaran itu, disebutkan ada enam tempat hiburan malam yang harus tutup selama Ramadan. Yaitu, klub malam; diskotek, mandi uap, griya (rumah) pijat, arena permainan ketangkasan manual, mekanik, dan atau elektronik untuk orang dewasa, serta usaha bar/rumah minum yang berdiri sendiri dan yang terdapat di klub malam, diskotek, mandi uap, rumah pijat dan arena permainan manual, mekanik dan atau elektronik untuk orang dewasa.

Kepala Disparbud DKI, Tinia Budiati menegaskan teguran yang akan diberikan kepada tempat hiburan yang melanggar jam buka dan tutup usaha selama bulan puasa akan diberikan surat peringatan hingga tiga kali.

“Kami beri peringatan satu kalau melanggar. Dan kalau melanggar lagi kami berikan surat peringatan kedua sampai ketiga,” kata Tinia, Kamis (16/5).

Bila surat peringatan pertama dan kedua tak dipedulikan, maka surat peringatan ketiga akan diberikan dalam bentuk surat pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) tempat hiburan tersebut. Sehingga mereka harus menutup usaha mereka secara permanen.

“Dalam surat peringatan ketiga kita langsung cabut izinnya. Sama seperti tahun lalu. Kan sudah tiga kali. Artinya mereka melakukan pelanggaran ringan sebanyak tiga kali, ya kita cabut (izinnya),” ujarnya.

Namun tindakan ini berbeda dengan tempat hiburan malam yang kedapatan langsung melakukan praktik prostitusi atau penyalahgunaan narkoba. Tempat hiburan tersebut langsung ditutup dan dicabut TDUP sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 18 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata.

“Kecuali kalau langsung kedapatan prostitusi dan narkoba langsung kita cabut izinnya,” tukasnya.

Untuk penyelenggaraan jenis usaha diskotek yang diselenggarakan menyatu dengan kawasan komersial dan area hotel minimal bintang empat, serta tidak berdekatan dengan permukiman warga, rumah ibadah, sekolah dan rumah sakit, boleh buka selama bulan Ramadan.

Tinia memberikan alasan karena biasanya hotel bintang empat sudah mempunyai aturan tersendiri. Bahkan aturan mereka sudah memakai standar operasi prosedur (SOP) internasional.

“Karena biasanya hotel yang bintang empat itu mereka punya grup tersendiri. Jadi mereka sudah punya aturan sendiri, punya SOP sendiri dan sudah pakai aturan SOP internasional. Jadi sudah bisa dipastikan mereka betul-betul mengikuti aturan itu. Di Jakarta sendiri hotel bintang empat kan hanya tiga. Yang banyak justru yang di bawah itu,” jelasnya.

Jumlah pelanggaran usaha pariwisata selama Ramadan diharapkan dapat menurun dibandingkan tahun lalu.

"Tahun lalu ada temuan. Kita berikan 27 teguran tertulis selama Ramadan 2017. Itu usaha pariwisata jenis karaoke, musik hidup, dan bola sodok," tukas Tinia.



Sumber: BeritaSatu.com