Jokowi-JK Diharapkan Lebih Berdayakan Geospasial

Geospasial NKRI (Ilustrasi) (Beritasatu.com/Danung Arifin)

Oleh: Robertus Wardi | Kamis, 11 Sepember 2014 | 19:42 WIB

Jakarta - Pemerintahan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan wakil presiden terpilih Jusuf Kalla (JK) diharapkan dapat lebih memberdayakan informasi geospasial dalam pengambilan kebijakan.

Pasalnya, selama ini, informasi yang dihasilkan dari geospasial jarang dipakai oleh pemerintah untuk pertimbangan kebijakan.

Harapan itu mengemuka dalam disuksi bertema "Kebangkitan Bangsa Melalui One Map Policy" yang digelar di Jakarta, Kamis (11/9).

Tampil sebagai pembicara politisi Partai Nasdem Siti Nurbaya Bakar, Dosen Pasca Sarjana Geografi Universitas Indonesia, Rudy Tambunan, dan Ketua Kelompok Keilmuan Inderaja dan Sains Informasi Geografi Ketut Wikantika.

Siti menjelaskan geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak dan posisi suatu obyek atau kejadian yang berada di bawah bumi, pada atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koorninat tertentu.

Sementara data geospasial adalah tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, karakteristik obyek alam dan buatan manusia yang berada di permukaan bumi.

Menurut mantan Sekjen Kemdagri ini agar kebijakan pembangunan diambil secara efektif, efisien dan komunikatif, pemerintahan Jokowi-JK perlu memiliki peta dan informasi geospasial yang akurat dan terpercaya. Melalui informasi geospasial, pemerintah lebih mudah membuat kebijakan.

"Informasi geospasial dangat berharga dan dapat digunakan untuk mengelola sumber daya alam, penyusunan tata ruang, dan perencanaan lokasi investasi. Informasi geospasial juga digunakan untuk menentukan garis batas wilayah, pertanahan, kepariwisataan, dan pertahanan negara," tutur Siti.

Ketut Wikantika menegaskan penggunaan informasi geospasial sesungguhnya sudah mendapat payung hukum yaitu UU Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (UUIG).

Adapun penyelenggara informasi menjadi tanggung jawab Badan Informasi Geospasial (BIG).

Menurutnya, BIG tidak hanya bertugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan survei dan pemetaan, tetapi juga membangun informasi geospasial yang dapat dipertanggungjawabkan.

Agar terselenggara dengan baik, BIG harus mencanangkan penerapan kebijakan satu peta (one map policy). Nantinya peta tersebut menjadi satu-satunya referensi nasional. 


Sumber: Suara Pembaruan
ARTIKEL TERKAIT