Reaktor Mini Tahap Menuju PLTN Skala Besar

Ilustrasi reaktor nuklir (Istimewa)

Oleh: Ari Supriyanti Rikin / YUD | Senin, 5 Sepember 2016 | 14:50 WIB

Jakarta - Reaktor Daya Eksperimental (RDE) atau reaktor mini diyakini menjadi teknologi transfer, pembelajaran sumber daya manusia ketika akan membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dengan skala yang lebih besar.

Jika RDE atau reaktor daya non komersial berkapasitas 3,5 megawatt (Mw) ini berhasil dibangun di kawasan Puspitek, Serpong, Tangerang Selatan maka secara tidak langsung menjadi pembuktian bahwa putra-putri bangsa mampu membangun PLTN yang aman dan memiliki aspek keselamatan tinggi.

CEO Project Management Office RDE Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) Taswanda Taryo mengatakan, RDE ini berbasis teknologi high temperatur gas cooled reaktor (HTGR). Dengan teknologi ini RDE yang dibangun multifungsi, tidak hanya menghasilkan listrik.

"Reaktor ini juga bisa memproduksi hidrogen, water desalinasi dan pencairan batubara. Reaktor ini mempunyai keselamatan mandiri, tidak mudah disalahgunakan dan efektif serta efisien," katanya di Jakarta, Senin (5/9).

Taswanda mengatakan, sejumlah negara yang sudah menggunakan RDE berbasis HTGR yakni Tiongkok, Jepang, Rusia dan Amerika Serikat.

Dalam kerangka acuan pembangunan RDE, pembangunan reaktor mini ini membutuhkan dana Rp 2 triliun. Ditargetkan 40 persen proses pembangunan merupakan tingkat kandungan dalam negeri. Sisanya atau 60 persennya berasal dari dana asing yang diharapkan berkonsep government to government.

"Konstruksi akan dimulai 2017 dan ditarget beroperasi tahun 2021 atau 2022. Direncanakan 1,5 megawatt listrik akan dialirkan gratis ke warga di sekitar Puspitek," ucapnya.

Terkait rencana ini, Ketua Komisi Energi Dewan Riset Nasional Arnold Soetrisnanto mendukung rencana RDE ini. Menurutnya RDE masuk dalam agenda riset nasional seperti halnya pengembangan mobil listrik.

Ia mengungkapkan, pemanfaatan nuklir menjadi energi seharusnya sudah mulai dirintis sejak saat ini.

"Kebijakan energi nasional harus disiapkan dari sisi ilmiah. Kebijakan energi nasional (KEN) harus dilakukan secara konsekuen. Namun faktanya tidak," paparnya.

Dalam jangka panjang energi yang berkelanjutan diperlukan untuk memastikan pasokan energi, pengurangan dampak emisi serta keekonomian.

"Memasukan nuklir sebagai pillihan terakhir dalam KEN sangat tidak ilmiah," ujarnya.

Apalagi ditargetkan hingga 2025 pemanfaatan energi baru terbarukan ditargetkan 23 persen. Ia berpandangan jika diskriminasi energi masih terjadi, nuklir dijadikan pilihan terakhir, ia pesimis angka 23 persen itu tercapai.






Sumber: Suara Pembaruan
ARTIKEL TERKAIT