Vonis Nur Alam, KPK Ajukan Banding

Vonis Nur Alam, KPK Ajukan Banding
Nur Alam. ( Foto: Antara )
Fana Suparman / YUD Selasa, 17 April 2018 | 19:37 WIB

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tipikor Jakarta terkait perkara korupsi mantan Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam. Jaksa Penuntut KPK sudah mendaftarkan banding tersebut ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Selasa (17/4).

"Jaksa sudah mengajukan banding dan mendaftarkan banding pada Selasa (3/4). Memori banding akan disampaikan menyusul," kata Jubir KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (17/4).

Febri menjelaskan, banding tersebut diajukan atas sejumlah alasan. Salah satunya lantaran Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta tidak mempertimbangkan kerugian keuangan negara akibat kerusakan lingkungan yang disebabkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diberikan Nur Alam kepada PT Anugerah Harisman Barakah (AHB). Dalam surat tuntutan Jaksa KPK terhadap Nur Alam disebutkan berdasarkan perhitungan, kerugian keuangan negara terkait kerusakan tanah dan lingkungan akibat pertambangan PT AHB di Kabupaten Buton dan Bombana, mencapai Rp 2,7 triliun.

"Putusan majelis hakim yang tidak mempertimbangkan kerugian negara akibat kerusakan lingkungan," kata Febri.

Selain itu, banding tersebut diajukan lantaran Majelis Hakim memutuskan Nur Alam terbukti bersalah melanggar Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi terkait penyalahgunaan wewenang. Padahal, Jaksa KPK meyakini Nur Alam juga terbukti melanggar Pasal 2 UU Tipikor, yakni melakukan perbuatan melawan hukum dalam memberikan Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan, Persetujuan IUP Eksplorasi.

Selain itu‎, Persetujuan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada PT Anugerah Harisma Barakah (AHB). Tak hanya itu, vonis 12 tahun pidana penjara yang diputus Pengadilan Tipikor Jakarta juga menjadi pertimbangan Jaksa KPK mengajukan banding. Meskipun, hukuman pidana tersebut 2/3 dari tuntutan Jaksa yakni 18 tahun.

"Pembuktian Jaksa terkait tuntutan jaksa yaitu pasal 2, Majelis Hakim memutus berdasar pasal 3 UU Tipikor. Jaksa juga memasukkan terkait putusan pidana yang bersangkutan, meski hakim telah memutus 2/3 dari tuntutan jaksa," katanya.

Diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 12 tahun pidana penjara dan denda sebesar Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan terhadap mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam, Rabu (28/3). Tak hanya itu, Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan membayar uang pengganti Rp2,3 miliar subsider 1 tahun serta pencabutan hak politik Nur Alam selama lima tahun setelah menjalani hukuman pokok.

Hukuman terhadap Nur Alam ini lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK. Sebelumnya, Jaksa KPK menuntut Nur Alam dihukum 18 tahun pidana penjara dan membayar denda Rp 1 miliar subsider 1 tahun kurungan.



Sumber: Suara Pembaruan
CLOSE