Perkuat Koopsusgab, TNI Minta Pemerintah Keluarkan PP

Perkuat Koopsusgab, TNI Minta Pemerintah Keluarkan PP
Presiden Joko Widodo didampingi Menko Polhukam Wiranto, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menyaksikan dari dekat gedung Gereja Pantekosta Pusat Surabaya (GPPS) di Jalan Arjuno, Surabaya, Jawa Timur, 13 Mei 2018. ( Foto: Sekretariat Presiden )
Deti Mega Purnamasari / YUD Kamis, 24 Mei 2018 | 19:50 WIB

Jakarta - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyampaikan, Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopsusgab) akan diperkuat dengan peraturan pemerintah (PP). Pihaknya akan meminta pemerintah untuk mengeluarkan PP tersebut agar Koopsusgab bisa berjalan dengan efektif dan dengan payung hukum yang benar.

"Sehingga apa yang kita inginkan nanti dalam tindakan untuk menanggulangi aksi terorisme itu dengan satuan khusus ini (Koopsusgab) benar-benar bisa efektif dan payung hukum yang tepat," kata Hadi usai rapat dengan Komisi I DPR, Kamis (29/5).

Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menjadi payung hukum atas dibentuknya Koopsusgab untuk mengatasi terorisme dalam bentuk Operasi Militer Selain Perang (OMSP). UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang akan menurunkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk keterlibatan TNI di dalamnya pun, menjadi payung hukum atas Koopsusgab dalam OMSP tersebut. Kendati saat ini belum memiliki PP dan Perpres, akan tetapi TNI sudah memiliki Memorandum of Understanding (MoU) dengan kepolisian di luar konteks UU TNI.

Dengan MoU itu, pihaknya menerapkan sistem BKO dalam rangka membantu kepolisian untuk melakukan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam OMSP di Koopsusgab tersebut. Dengan begitu, apabila saat ini pihaknya diperlukan dalam rangka menanggulangi aksi teroris, maka pihaknya bisa meng-BKO kan anggota TNI dalam kekuatan kepolisian RI.

"Operasi TNI dalam rangka mengatasi aksi terorisme itu utuh. Mulai dari pencegahan, penindakan, pemulihan, monitoring, cegah dini, deteksi dini, sampai dengan penindakan, semuanya akan dilakukan dalam satu kegiatan OMSP," katanya.

Hal tersebut menunjukkan, adanya PP tidak akan tumpang tindih dengan aturan lainnya seperti Perpres. Sebab dalam UU TNI juga disebutkan bahwa TNI sudah melaksanakan OMSP itu sendiri.

Saat ini, Koopsusgab itu sendiri belum pernah beroperasi. Hanya saja untuk jenis operasinya sudah dilakukan karena masing-masing memiliki satuan, yakni Angkatan Darat dengan 181, Angkatan Laut dengan Denjaka, dan Angkatan Udara dengan Denbravo. Satuan-satuan tersebut sudah bisa digerakkan, tetapi pihaknya mencari wadah yang akan membuat payung atas satuan-satuan itu lebih kuat.

"Kalau untuk penindakan hukumnya juga belum ada. Masih menunggu," katanya.

Kendati demikian, saat ini Koopsusgab masih bisa diturunkan, tetapi bukan dalam OMSP, melainkan BKO Kantibmas. Situasinya adalah ketika operasi khusus, yakni saat ancaman teroris tingkat tinggi baru dilakuka. Contohnya adalah saat pemebebasan kapal di Somalia.



Sumber: Suara Pembaruan
CLOSE