Pemerintah Terbuka Terhadap Kritik, Asal Tidak Menjurus Fitnah

Pemerintah Terbuka Terhadap Kritik, Asal Tidak Menjurus Fitnah
Aktivis yang tergabung dalam Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia (Mafindo) membentangkan poster penolakan penyebaran berita bohong ("hoax"). ( Foto: Antara )
Carlos KY Paath / WBP Kamis, 14 Juni 2018 | 17:37 WIB

Jakarta – Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) terbuka terhadap setiap kritik dari masyarakat serta kalangan oposisi. Meski begitu, pemerintah bakal bersikap tegas jika kritikan tersebut menjurus penghinaan, apalagi bersifat fitnah.

“Saya dan jajaran pemerintah, elemen masyarakat, prinsipnya harus terbuka atas kritik yang masuk. Tapi yang harus kita lawan dan kita laporkan pada pihak berwajib kalau ada anggota masyarakat yang menghina atau menyebar berita fitnah,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Kamis (14/6).

Menurutnya, tak ada manusia yang menerima jika difitnah. “Ini menyangkut harga diri. Siapa pun tidak terima jika dihina dan disebar kabar fitnah,” imbuhnya.

Ia berharap kritik yang dilayangkan sepatutnya disertai dengan solusi. Dengan begitu, lanjutnya, pemerintah dapat terbantu untuk mengatasi permasalahan yang diangkat. Ia juga menyesalkan maraknya penghinaan menjurus fitnah begitu di media sosial (medsos). “Kalau mau kritik, silakan, apalagi kritik dengan disertai solusi,” ujarnya.

Ia berharap setiap komponen bangsa tidak membangun rasa kecurigaan. Sebab, hal tersebut dinilai berpotensi mengganggu pengambilan keputusan pembangunan.

Untuk diketahui, sejumlah politikus Partai Demokrat (PD) menuding pemerintah antikritik. Telinga pemerintahan Jokowi-JK disebut “tipis” atau mudah tersinggung jika dibandingkan rezim Susilo Bambang Yudhoyono.

Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin membantah tudingan tersebut. Menurut Ali, kritik sangat penting sebagai evaluasi program. Asalkan, setiap kritikan itu mengacu pada data dan fakta sesungguhnya.

Diungkapkan, Presiden Jokowi kerap menyampaikan kritik itu memang terasa pahit, tetapi memberi manfaat untuk evaluasi diri. “Pemerintah menyadari betul, presiden menyadari betul kritik penting. Namun, harus mengedepankan data dan fakta,” ungkapnya.

Mengenai tuduhan pemerintah meminta Twitter membekukan akun @LawanPolitikJKW milik Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum PD, Ferdinand Hutahaen, dia meminta pihak terkait tidak sembarangan menuding. Menurutnya, pemerintah tidak pernah mencampuri akun-akun medsos.



Sumber: Suara Pembaruan
CLOSE